Suara.com - Diam-diam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bakal digelar serentak Rabu (27/6/2018) besok. KPK berharap, Pilkada kali ini dapat memberikan pelajaran yang positif bagi masyarakat, sehingga segala praktik terlarang tidak terjadi.
"KPK berharap proses demokrasi yang akan kita lakukan besok secara serentak, dapat berkontribusi positif untuk daerah masing-masing. Jangan sampai ada suara rakyat yang dibeli," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (26/6/2018).
Praktik bagi-bagi uang atau politik uang adalah langkah awal yang dapat menjerumuskan kepala daerah ke dalam kasus korupsi. Dengan begitu, pemimpin yang dihasilkan tidak akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Jangan sampai kita kotori proses demokrasi ini dengan korupsi," kata Febri.
KPK, kata Febri, sangat mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak di sejumlah daerah besok. Karena itu, KPK juga mengajak semua pihak mendukung penyelenggaraan proses demokrasi agar dapat menghasilkan pemimpin terbaik bagi daerah masing-masing.
"Untuk itu, kami pandang, proses penyelenggaraan yang bersih dari korupsi ataupun penyimpangan lain seperti politik uang dan penyalahgunaan kewenangan merupakan syarat mutlak agar Pilkada berjalan dengan sukses menghasilkan pemimpin yang baik," tutur Febri.
Dari data KPK, hingga saat ini, 95 kepala daerah telah diproses oleh KPK dalam 108 kasus korupsi dan pencucian uang. Pelaku korupsi tersebut tersebar di 22 provinsi di Indonesia dengan jabatan Gubernur, Bupati, Wali Kota atau Wakil.
"Terbanyak di Jabar (12), Jatim (11) dan Sumut (9). Sedangkan modus korupsi yg paling dominan adalah penyuapan," sebut Febri.
Karenanya, KPK berharap proses demokrasi di Pilkada Serentak kali ini dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Sehingga ke depannya lebih sedikit atau bahkan tidak ada kepala daerah yang melakukan korupsi.
Baca Juga: 10.885 Narapidana Dapat Hak Mencoblos di 33 Penjara Jawa Barat
