REGIONAL:
Suara.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainun Majdi beri komentar soal pemberian sanksi yang diberikan Partai Demokrat. Sebab TGB mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang.
TGB mengatakan jika tidak pernah ada larangan untuk menyuarakan aspirasinya secara pribadi untuk mendukung Jokowi maju sebagai Capres.
"Setahu saya, sepemahaman saya tidak pernah ada larangan untuk menyuarakan aspirasi. Apalagi itu saya awali dengan aspirasi saya pribadi," kata TGB di Aula Pertemuan ICMI, Jalan Proklamasi Nomor 53, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).
TGB mengaku telah jauh-jauh hari meminta waktu untuk bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan hal tersebut. Namun TGB belum bisa bertemu SBY lantaran belum ada waktu untuk mengadakan pertemuan tersebut.
"Sebenarnya saya juga sudah cukup lama meminta waktu bertemu dengan bapak ketum, tapi mungkin karena beliu banyak kesibukan yang lain. Sehingga sampai sekarang belum diberi waktu atau belum ada kesempatan," jelasnya.
TGB mengatakan jika aspirasinya mendukung Jokowi di Pilpres mendatang baru sebatas pernyataan pribadi. Secara resmi sebagai kader Partai Demokrat, TGB belum menyuarakan aspirasnya.
"Secara resmi belum, tapi semua bisa melihat sikap saya itu dalam pernyataan terbuka saya," tutur TGB.
TGB mengaku tidak mengetahui soal sangsi partai yang akan diberikan. Dirinya mengatakan jika Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin tidak menyebut soal sanksi tersebut.
"Saya tidak tahu masalah sanksi karena pada malam hari setelah pertemuan di Majelis Tinggi yang saya tidak diundang itu disampaikan oleh Bapak Amir Syamsudin kepada saya bahwa bapak tetap dan tidak ada sanksi apapun. Itu yang disampaikan kepada saya, kalau ada pernyataan dari pimpinan partai yang lain, yang bertentangan dengan apa yang disampaikan pak Amir Syamsudin kepada saya, ya jangan ditanyakan kepada saya ditanya kepada yang mengeluarkan statemen," tandas TGB.
TERPOPULER