- Arya Fernandez dari CSIS menyoroti lima kali perombakan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran hingga Mei 2026 di Jakarta.
- Perombakan tersebut melibatkan pergantian lebih dari 25 pejabat serta didominasi figur politik pada posisi wakil menteri.
- Ketidakstabilan terjadi pada lembaga strategis KSP dan Bakom akibat pola perombakan berulang yang dipengaruhi faksi internal.
Suara.com - Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS, Arya Fernandez, memberikan catatan kritis terhadap dinamika perombakan kabinet (reshuffle) yang terjadi dalam periode pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal tersebut disampaikannya dalam Media Briefing yang digelar CSIS bertajuk "Reshuffle Kabinet, Sekuritas Pembangunan, dan Konflik Papua", Jakarta, Senin (4/5/2026).
Arya menyoroti tingginya frekuensi bongkar pasang jabatan di jajaran pembantu Presiden.
Dalam kurun waktu kurang dari satu periode, tercatat sudah terjadi lima kali perombakan dengan volume pejabat yang cukup besar dalam pemerintah Prabowo-Gibran. Selain itu, ia menyoroti pergeseran komposisi wakil menteri yang kini didominasi oleh figur politik.
"Tetapi situasi yang kita lihat adalah belum genap 5 tahun itu Presiden sudah melakukan lima kali reshuffle. Lebih dari 25 orang diganti atau ditambah. Dan kita melihat juga wakil menteri sebagian besar diisi oleh politisi, berbeda misalnya di periode kedua Pak SBY yang sebagian besar wakil menteri itu adalah kelompok profesional dan non-partai," ujar Arya.
Analisis Arya juga menyasar ketidakstabilan pada lembaga-lembaga strategis di lingkar dalam istana, seperti Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Komunikasi (Bakom).
Menurutnya, lembaga yang seharusnya menjadi motor komunikasi kebijakan justru menjadi unit yang paling sering terkena dampak perombakan.
"Kita juga melihat ada dua badan yang paling rentan atau sering di-reshuffle itu adalah KSP dan Bakom, dulunya PCO. Padahal dua badan ini sudah tiga kali dilakukan reshuffle. Padahal tiga badan ini yang paling strategis menurut saya karena dia mengatur jalur komunikasi dan juga membangun narasi kebijakan istana. Dan dua badan ini justru yang paling rentan di-reshuffle," paparnya.
Lebih lanjut, Arya menilai bahwa pola reshuffle yang terjadi berulang kali ini menunjukkan adanya indikasi ketidakpastian dalam menentukan format kabinet serta kuatnya pengaruh internal di sekitar Presiden.
"Dan pola reshuffle menunjukkan dua hal ya. Satu, Presiden mungkin masih mencari format ideal kabinet, sementara kita sudah masuk periode kedua, harusnya tentu format ideal itu sudah ditemukan. Yang kedua, bisa saja dan saya melihat juga meningkatnya peran faksi-faksi di sekitar Presiden yang berperan dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik Presiden," pungkasnya.