Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengakui pernah menolak proyek pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota saat kampanye di Pilkada Jakarta 2017 lalu. Namun, proyek tersebut hingga saat ini tetap berjalan. Kenapa?
Anies menjelaskan, proyek tersebut saat ini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Selain itu sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 maupun revisinya dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017.
"Jadi begini, memang kami di dalam kampanye kemarin kami tegaskan bahwa kita tidak akan meneruskan proyek enam ruas dalam tol. Kampanye kita selesai 15 April. Kita menang," ujar Anies di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018).
Tahap awal yang dikerjakan adalah rute Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9 kilometer.
"Jadi dua bulan sesudah Pilkada selesai, kemudian 6 ruas jalan tol itu menjadi proyek strategis nasional yang tidak lagi di bawah Pemda DKI," kata dia.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta masyarakat mengerti, kalau proyek tersebut sudah diambil alih pemerintahan pusat. Sehingga tidak tepat kalau menyebut Anies dan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengingkari janji kampanye.
"Apakah ada hubungannya karena gubernurnya baru waktu itu? Dan gubernurnya berpandangan tidak usah meneruskan proyek 6 ruas jalan tol? Lalu ini naik jadi program strategis nasional? Kita lihat saja," tambah Anies.
Ia lagi-lagi menegaskan kalau proyek tersebut sudah tidak ditangani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Perpresnya dilakukan perubahan dan ini yang menurut saya penting. Jadi jangan sampai dikira bahwa kami yang meneruskan. Ini adalah keputusan yang diambil pemerintah pusat," kata dia.
Saat ditanya akan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait enam proyek tersebut, Anies tidak menjawab. Kepada wartawan, ia hanya mengatakan urusan balik layar tidak akan disampaikan ke publik.
"Gini, saya tidak ceritakan belakang layar sampai semua selesai," kata dia.
TERPOPULER
