Suara.com - Pemerintah melalui Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menyatakan proyek pembangunan PLTU Riau 1 tetap berjalan seperti biasa, meskipun proyek tersebut saat ini tengah diterpa dugaan suap yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih.
"Itu (PLTU Riau) saya rasa akan tetap berjalan normal. Enggak ganggu, proyek tetap jalan," kata Ego di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).
Tak hanya itu, kasus tersebut, kata Ego, juga tak akan mengganggu program kelistrikan yang dicanangkan pemerintah. Oleh karena itu, dia menyerahkan masalah tersebut pada proses hukum yang berlaku.
Menurut Ego, jika proyek dijalankan dengan niat baik tidak akan terjadi masalah hukum, seperti yang terjadi pada PLTU Mulut Tambang Riau 1.
“Proses hukum ikuti saja. Intinya proses hukum berjalan terus," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menyatakan menunda sementara pembangunan PLTU Riau 1 karena tersandung masalah hukum.
“Pengerjaan pembangunan akan ditunda sementara sampai kasus hukumnya selesai," kata Sofyan.
Terkait dengan pergantian konsorsium, hal tersebut adalah wewenang PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) selaku penunjukan langsung dari PT PLN.
Menurut Sofyan, kalaupun akan dimulai dari awal, tidak akan memakan waktu lama karena semua kesiapan sudah terlaksana. Sebelumnya, Dirut PLN menyebutkan nilai total investasi pada pembangunan PLTU Riau 1 tersebut mencapai 900 juta dollar AS.
Baca Juga: Tidak Nyaleg, Fahri Hamzah: Saya Mau Gantung Sepatu dari Politik
"Proyek ini dijalankan konsorsium dan anak perusahaan PJB, nilai investasinya kira-kira sebesar 900 juta dollar AS," kata Sofyan Basir.
