Suara.com - Aktivis PA 212 sekaligus pengacara pentolan FPI Rizieq Shihab, yakni Kapitra Ampera menepis pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terkait pencalegannya oleh partai berlambang Kepala Banteng tersebut.
"Saya belum pernah bertemu dengan Hasto, besok saya sampaikan konferensi pers ya, besok saja ya, di Masjid Ittihad, Jakarta Selatan," katanya kepada Antara melalui sambungan telpon, Selasa (17/7/2018) malam.
Sebelumnya, saat mendaftarkan Bacaleg PDIP ke KPU, Selasa siang, Hasto mengatakan Kapitra menjadi caleg dari daerah pemilihan Sumatera Barat.
"Iya, yang bersangkutan dicalonkan oleh PDIP dari dapil Sumatera Barat," kata Hasto.
Hasto mengungkapkan alasan PDIP menjadikan Kapitra sebagai caleg meski dikenal getol mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Hasto, keputusan itu adalah hasil dialog PDIP dengan masyarakat Sumbar. Warga setempat menginginkan ada sosok yang bisa menjembatani dialog antara PDIP dengan kelompok PA 212. Sosok itu adalah Kapitra.
"Sebagaimana kami nyatakan, dialog kami dengan masyarakat Sumatera Barat itu betul-betul memang menghendaki adanya jembatan penghubung dengan PDIP," katanya.
Hasto mengatakan, PDIP mengetahui kalau Kapitra adalah orang dekat bahkan menjadi pengacara dari Rizieq Shihab. Namun, karena PDIP sebagai lambang dari rumah kebangsaan, maka Kapitra tidak bisa ditolak.
"PDIP sekali lagi membangun jati dirinya sebagai rumah kebangsaan untuk Indonesia Raya, sehingga mereka yang bergabung dan menyatakan bahwa PDIP sebagai partai yang berdiri kokoh dengan pancasila tersebut, maka dialog itu pun kami lakukan dengan baik," kata Hasto.
Baca Juga: Habis Diam - diam Bertemu Puan, Prabowo ke Rumah Zulkifli Hasan
Dia juga mengatakan, PDIP mencalonkan Kapitra agar segala persoalan yang terjadi selama ini dapat diselesaikan secara baik. PDIP kata dia ingin mengedepankan dialog dan musyawarah.
Untuk diketahui, Kapitra adalah salah satu sosok terdepan yang membela Rizieq Shihab dan kawan-kawannya ketika terjerat masalah hukum.
Dia juga berada pada barisan terdepan meminta majelis hakim untuk menghukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penodaan Agama. Akibatnya, Ahok dipenjara selama dua tahun.
