Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, proses penetapan dan pengumuman nama pasangan capres - cawapres bersama mitra koalisi, tidak ingin mengikuti langkah Joko Widodo (Jokowi) yakni menjelang penutupan pendaftaran di KPU.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (23/7/2018).
"Kami menerima aspirasi pengurus, kader, dan simpatisan PKS yang menginginkan agar penerapan lebih awal, agar terbentuknya mitra koalisi untuk Pilpres 2019, paling lambat akhir bulan Juli 2018," kata Mustafa.
Dia mengatakan, penetapan pasangan capres - cawapres dilakukan dengan cepat bertujuan agar kader PKS dan mitra koalisi dapat mempersiapkan diri untuk bekerja demi menyukseskan pasangan yang diusung.
PKS tidak ingin, pasangan yang diusungnya bersama partai koalisi gagal pada pilpres nanti.
"Penetapan lebih awal ini akan memberikan waktu yang lebih bagi kader-kader PKS untuk bekerja," katanya.
Meski begitu, Mustafa mengatakan, PKS masih terus berkomunikasi dengan partai lainnya untuk membicarakan nama-nama capres dan cawapres. Sebab, hingga saat ini, belum ditentukan nama-namanya.
"Kami masih terus berkomunikasi dengan mitra koalisi yang lainnya. Namun, koalisi Pilpres 2019, dibangun bersama yang menjamin kader PKS bisa menjadi capres atau cawapres," tandas Mustafa.
Saat ini PKS tengah menggodok berbagai skema bersama mitra koalisi terkait pengajuan pasangan capres-cawapres. Sejumlah nama telah diisapkan, baik selaku capres maupun cawapres. Namun, keputusan akhir diputuskan bersama-sama dengan partai koalisi.
TERPOPULER
