Wali Kota Minta Jokowi Buat Kebijakan Bantuan Keuangan Kelurahan

Suara.com - Persoalan dana kelurahan yang menjadi usulan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembahasan ini disampaikan pada acara silahturahmi Presiden dengan Wali Kota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018).

Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany mengatakan, dana kelurahan sama pentingnya dengan dana desa. Ia berharap pemerintah bisa mengucurkan dana kelurahan di setiap kota.

"Jadi selama ini kan dana desa sudah ada, tapi dana kelurahan tidak ada, padahal persoalan perkotaan juga kompleks, baik itu kemacetan, kriminalitas, dan lainnya, bahkan kemiskinan," ujar Airin di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Wali Kota Tangerang Selatan ini khawatir kalau persoalan tersebut tidak bisa ditangani dengan baik karena tidak ada anggaran, angka kriminalitas akan meningkat.

"Sehingga meminta kepada presiden membuat kebijakan bahwa bantuan keuangan tidak hanya pada desa tetapi juga ke kelurahan," kata Airin.

Terkait formasi dana kelurahan, Apeksi menyerahkan pada pemerintah pusat. Airin menjelaskan, kalau dana desa ada di kepala desa, ia ingin ada anggaran yang masuk ke kelurahan.

"Skemanya seperti apa, mekanismenya seperti apa itu bisa dilakukan (bicarakan)," kata dia.

Lebih jaih Airin mengatakan, untuk menerapkan program tersebut tidak memerlukan undang-undang. Ia menyebut peraturan pemerintah atau peraturan presiden cukup untuk penerapan dana kelurahan.

"Yang penting tidak melanggar aturan. Yang penting ada bantuan terhadap dana kelurahan yang itu mudah-mudahan bisa diformulakan oleh Kementerian," jelas Airin.

Menurut Airin, Presden Jokowi menyambut baik usulan Apeksi soal dana kelurahan.

"Beliau berpikir dana desa itu juga masuk ke dana keluarahan, Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi untuk bisa membantu dana kelurahan," kata dia.