REGIONAL:
Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beranggapan bahwa perbedaan data korban jiwa di bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan cerminan lemahnya koordinasi antar-lembaga. Hal itu dinilai membuat tidak ada satu kesepakatan mengenai data valid.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, data korban jiwa menjadi kebutuhan paling penting dalam melaporkan kondisi penanganan bencana saat krisis. Kenyataannya menurutnya, antar-lembaga memiliki data sendiri dan berbeda hingga membingungkan masyarakat.
"Ini mencerminkan perlunya ditingkatkan koordinasi data. Data harusnya saling dilaporkan ke Pospenas (Pos Pendamping Nasional), lalu diverifikasi dan keluar satu data," kata Sutopo, Rabu (8/8/2018).
Sutopo menjelaskan, menyamakan data korban antar-lembaga merupakan hal yang sangat penting. Pasalnya, data korban jiwa adalah data yang sensitif dan banyak dicari orang. Tak hanya itu, jumlah valid korban jiwa juga berkaitan dengan penyaluran bantuan dari pemerintah.
Untuk itu, Pospenas melalui Komandan Satgas dan Wakil Komandan Satgas juga berencana mengundang kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk menyamakan data korban pada Kamis (9/8). Rencananya, BNPB akan mendampingi Pemprov NTB dalam pertemuan tersebut.
"Perlu koordinasi bersama menyamakan data korban bencana. Hal ini dapat disepakati di Posko Utama Tanggap Darurat Bencana," pungkas Sutopo.
Sebelumnya, data korban meninggal dunia menurut BNPB dan BPBD NTB berjumlah sebanyak 131 orang. Namun sementara itu, data berdasarkan laporan TNI mencatatkan sebanyak 381 orang meninggal dunia.
Sementara itu, pernyataan Gubernur NTB dan Basarnas mengatakan bahwa jumlah korban jiwa gempa Lombok adalah 226 orang. Sedangkan menurut Bupati Lombok Utara, data korban meninggal dunia di Lombok Utara berjumlah 347 jiwa, yang berdasarkan pertemuan camat se-Lombok Utara. [Chyntia Sami Bhayangkara]
TERPOPULER