- BNPB melaporkan jumlah korban jiwa gempa NTT di pengungsian mencapai 94 orang hingga Selasa, 15 September 2026.
- DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas dan layanan kesehatan di lokasi penampungan pengungsi korban gempa.
- Pemerintah pusat dan daerah diminta segera membenahi pengelolaan pengungsian untuk mencegah jatuhnya korban jiwa tambahan.
Suara.com - Jumlah korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia di pengungsian dilaporkan mencapai 94 orang hingga Selasa (15/9/2026).
Menanggapi data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut, DPR RI mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi di lokasi penampungan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan keprihatinannya atas tingginya angka kematian di penampungan sementara tersebut.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam penanganan para pengungsi di lapangan.
"Kita tentu sangat prihatin ya, kalau melalui apa yang disampaikan oleh BNPB, artinya lebih banyak korban gempa yang meninggal di pengungsian dibandingkan yang meninggal akibat dari gempa itu sendiri. Sehingga harus ada audit ya terkait dengan kondisi di tempat pengungsian itu sendiri," kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Ia menilai, tingginya jumlah korban jiwa pascabencana mengindikasikan tata kelola pengungsian yang belum maksimal, terutama dari sisi fasilitas dan layanan kesehatan bagi warga terdampak.
![Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/06/15/81456-wakil-ketua-komisi-ix-dpr-ri-charles-honoris.jpg)
"Karena kalau misalkan dikatakan sekali lagi, lebih banyak orang yang meninggal di pengungsian dibandingkan karena akibat bencana itu sendiri, berarti sepertinya permasalahannya ada di pengelolaan pengungsian yang kurang baik ya, kurang ideal," ujarnya.
Sebab itu, Charles mendesak lintas kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah daerah untuk bergerak cepat mengidentifikasi masalah serta membenahi fasilitas pengungsian demi mencegah bertambahnya korban jiwa.
"Saya berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB dan juga pemerintah daerah bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pengungsian pada saat ini agar di kemudian hari tidak bertambah jumlah korban meninggal, dan juga menjadi pembelajaran ketika terjadi bencana lagi," tuturnya.