Suara.com - Setelah sebelumnya rombongan PDIP yang dipimpin Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto meminta Komnas HAM membuka kembali kasus kerusuhan 27 Juli 1996 atau kudatuli pada Kamis (26/7/2018), kali ini para perwakilan korban didampingi Bantuan Badan Hukum dan Advokasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Selasa (14/8/2018).
Perwakilan Bantuan Hukum dan Advokasi PDIP Alvon Kurnia Palma menyebut kedatangannya bersama para korban kudatuli merupakan tidak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Kedatangan para korban juga meminta agar kasus tersebut segera dituntaskan.
"Ini memang terjadi pelanggaran HAM berat bukan pelanggaran HAM biasa dalam skema Undang-Undang Nomor 39, Tahun 1999. Karena ini terkait dengan permasalahan kebebasan berekspresi dan berorganisasi," kata Alvon di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari Nomor 4, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).
Alvon menilai peristiwa penyerangan tersebut menjadi masalah yang berat lantaran telah terjadinya pembunuhan dan penculikan. Dirinya menambahkan peristiwa tersebut telah menelan korban jiwa yang banyak.
"Oleh sebab itu ini kita nilai bukan dalam bentuk pelanggaran ham biasa, tapi ini tidak. Sudah sangat meluas, sudah banyak korbannya dan kemudian yang jadi PR pada saat ini apakah disana ada rantai komando dari orang yang ketika itu berkuasa kepada siapa," jelasnya.
Alvon menilai para korban yang datang layak mendapat keadilan. Baginya kasus tersebut tidak hanya terkait dengan militer saja, tapi lebih luas dari itu.
"Ini tidak hanya terkait dengan aparat militer saja, tapi lebih luas lagi sebenarnya. Karena teman-teman ini membutuhkan keadilan. Ketika hak-hak mereka terundur terus dan itu dikatakan sebagai justice delay," tutur Alvon.
Laporan Komnas HAM dan Keterlibatan SBY
Peristiwa kerusuhan 27 juli 1996 alias Kudatuli, telah genap 22 tahun berlalu. Namun, hingga kekinian, dalang kasus penyerangan kantor DPP PDI serta serangkaian pelanggaran HAM lainnya tersebut belum juga terungkap secara jelas.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan—yang merupakan metamorfosis PDI Pro-Mega kala itu—mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk kembali membuka penyelidikan kasus tersebut.
Komnas HAM, dulu pernah mengeluarkan laporan mengenai pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Kudatuli di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Dalam laporan akhir Komnas HAM tersebut, terungkap penyerbuan kantor DPP PDI yang kala itu dikuasai massa pro-Megawai Soekarnoputri adalah keputusan Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY kala itu adalah sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kasdam Jaya). Ia yang memimpin rapat tiga hari sebelum kejadian, yakni 24 Juli 1996.
Fakta serupa terungkap dalam dokumen Paparan Polri tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996, yang diserahkan kepada Komisi I dan II DPR RI, pada 26 Juni 2000.
TERPOPULER
