Sejatinya, pemerintah membutuhkan anggaran hingga Rp 200 miliar jika semua dibebaskan. Namun, pemerintah tidak cukup punya uang sebesar itu.
Kalau pun ada, kata dia, pemerintah Kota Bekasi hanya mampu sekitar Rp 20 miliar. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan negoisasi dengan pemilik lahan.
Selain masalah anggaran lahan, Pemkot Bekasi juga terbentur sebagian lahan masih dalam sengketa antara ahli waris.
"Karena itu, pemerintah Kota Bekasi meminta kepada pemilik lahan menyelesaikan sengketa tersebut. Karena kami hanya membayar lahan yang tidak sengketa," terang dia.
Plt Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Arief Maulana menambahkan, kebutuhan lahan untuk pembangunan itu mencapai dua hektare.
"Pemerintah daerah hanya menyediakan lahan, konstruksi ditanggung pusat," kata dia.
Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersedia membangun setelah lahan yang dibutuhkan tersedia. Hanya saja, dinas terkait setiap tahun mengalami kendala masalah pembebasan lahan.
"Hingga hasilnya pembangunan proyek di satu titik itu selalu tertunda,. Karena masalah sengketa memang tidak mudah dan kita tidak bisa sembarang," ujarnya.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
TERPOPULER
