2 Kapasitas Setnov Diperiksa dalam Kasus PLTU Riau-1

Senin, 27 Agustus 2018 | 14:26 WIB
2 Kapasitas Setnov Diperiksa dalam Kasus PLTU Riau-1
Setya Novanto datang sekitar pukul 09.20 WIB menggenakan kemeja berwarna putih didampingi sejumlah penyidik KPK.(Suara.com/Welly Hidayat)

Suara.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kasus dugaan suap PLTU Riau-1 bertujuan untuk mengetahui rangkaian kasus yang kini menjerat tiga orang tersangka.

Tiga tersangka itu adalah mantan Menteri Sosial Idrus Marham, Eni Maulani Saragih dan Johannes B. Kotjo.

"Untuk memperjelas dan membuat lebih terang konstruksi perkara ini seperti apa. Baik untuk dua tersangka sebelumnya atau untuk tersangka Idrus Marham. Jadi saksi-saksi penting kami periksa sebelum kami periksa tersangka," kata Febri di KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/8/2018).

Menurut Febri, ada dua kapasitas Setya Novanto diperiksa sebagai saksi kasus PLTU Riau-1. Pertama kapasitasnya saat menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Dan juga sebagai Ketua DPR RI saat itu. Jadi ada dua kapasitas itu. Meskipun saat ini penyidik fokus pada apa yang diketahui Setnov dalam kasus PLTU Riau-1," ujar Febri.

Febri enggan berspekulasi apakah Setnov dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK mengetahui proyek PLTU tersebut atau tidak. Menurut dia, hal itu belum diungkapkan karena masih dalam pemeriksaan perdana.

"Apakah terkait proyeknya, atau pertemuan-pertemuannya saya belum dapat informasi karena baru proses pemeriksaan perdana," tutup Febri.

Seperti diketahui, Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka karena diduga turut serta dalam kasus PLTU Riau-1 tersebut. Dia juga diduga telah dijanjikan uang 1,5 juta dollar AS oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. Kemudian, Idrus juga diduga ikut mendorong percepatan proses penandatanganan proyek PLTU Riau-1 tersebut.

Atas perbuatannva, Idrus Marham disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga: Deklarasi #2019GantiPresiden Disebut Sebagai Aksi Makar

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Apakah Kamu Terjebak 'Mental Miskin'?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA: 10 Soal Bahasa Inggris Kelas 12 SMA Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Sehat Ginjalmu? Cek Kebiasaan Harianmu yang Berisiko Merusak Ginjal
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Inggris Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kamu Ekstrovert, Introvert, Ambivert, atau Otrovert?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Cocok Kamu Jadi Orang Kaya? Tebak Logo Merek Branded Ini
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: iPhone Seri Berapa yang Layak Dibeli Sesuai Gajimu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Andai Kamu Gabung Kabinet, Cocoknya Jadi Menteri Apa?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kamu Masuk ke Dunia Disney Tanpa Google, Bisakah Selamat?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kalau Hidupmu Diangkat ke Layar Lebar, Genre Film Apa yang Cocok?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kira-Kira Cara Kerjamu Mirip dengan Presiden RI ke Berapa?
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI