Suara.com - Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno enggan berkomentar jika Bawaslu membatalkan laporan mahar politik Rp 1 triliun kepada PAN dan PKS. Dirinya tegas menyerahkan seluruhnya kepada pihak Bawaslu.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyatakan laporan atas dugaan mahar politik Sandiaga Uno ke PAN dan PKS tidak dapat dibuktikan secara hukum.
"Saya tidak ingin berkomentar panjang bahwa biar hukum menentukan transparasi," kata Sandiaga di Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan, Jumat (31/8/2018).
Ia sempat menyayangkan dengan mencuatnya dugaan kasus tersebut. Karena keputusannya untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden untuk menunjukkan sisi berpolitik yang baik.
"Kita berpolitik itu suatu inovasi. Bahwa politik itu dulu dikonotasikan jelek kotor dan sebagainya. Kalau kita bisa membawa politik ini sejuk saling merangkul transparan dan terang benderang kita akan mengapresiasi itu," ujarnya.
Untuk diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan, laporan Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) atas dugaan mahar politik Sandiaga Uno ke PAN dan PKS tidak dapat dibuktikan secara hukum. Hal itu dinyatakan Bawaslu usai menggelar rapat pleno seluruh komisioner Bawaslu.
Ketua Bawaslu, Abhan menjelaskan, dari tiga saksi yang diajukan oleh pelapor, saksi atas nama Andi Arief tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak memenuhi pemanggilan. Sehingga ketidak hadiaran Andi Arief memenuhi undangan Bawaslu menjadikan laporan dugaan mahar politik Sandiaga Uno tidak mendapatkan kejelasan.
