Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto akan memanggil pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemanggilan ini terkait sikap Bawaslu di daerah yang sudah meloloskan enam mantan koruptor sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) 2019.
"Dilihat dulu lah. Nanti dengan lembaga terkait saya panggil atau undang untuk kita rapatkan bersama," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/8/2018).
Bekas koruptor yang diloloskan sebagai caleg karena Bawaslu berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bukannya pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor maju sebagai caleg 2019.
Terkait hal tersebut, Wiranto tidak ingin masyarakat menjadi bingung. Untuk itu ia berencana akan memanggil perwakilan Bawaslu.
"Namanya menteri koordinator, koordinasikan pandangannya bagiamana, maksudnya bagaimana, kalau ada perubahan apa sih alasannya," kata dia.
Ia mengklaim semangat anti korupsi tetap menjadi bagian pemerintahan Joko Widodo.
"Jaganya bagaimana nanti satu koordinasi sehingga satu suara," kata Wiranto.
Lebih jauh Wiranto mengatakan, dalam pemanggilan tersebut ia tidak akan menegur petinggi Bawaslu yang sudah meloloskan eks koruptor menjadi bakal caleg. Sebab, Wiranto tidak ingin situasi keamanan di tanah air bergejolak menjelang Pemilu 2019.
"Negara ini aman-aman, damai. Sudah bagus kan? Kemarin Pilkada serentak sudah aman. Asian Games insya Allah aman, tinggal menuju ke International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB), Insya Allah aman. Kalau aman kan, bagus," katanya.
Eks koruptor yang diloloskan oleh Bawaslu sebagai bakal caleg berasal dari Rembang, Pare-Pare, Aceh, Tana Toraja, dan Sulawesi Utara. Kemudian yang baru-baru ini adalah Mohammad Taufik, bakal caleg DPRD Jakarta dari Partai Gerindra.
