Hadiri Pleno KPU, Kubu Prabowo Tetap Tolak Penetapan DPT

Suara.com - Empat sekjen koalisi partai politik pangusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat nasional Pemilu 2019. Mereka datang untuk menolak penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Wakil Direktur Data dan Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan, kedatangan empat sekjen untuk menyampaikan keberatan atas penetapan KPU terkait DPT Pemilu 2019. Selain itu, mereka juga akan memberikan bukti atas penemuan 25 juta pemilih ganda.

"Komit empat sekjen ke sini untuk menyampaikan pertama, keberatan kami terhadap penetapan KPU terkait DPT tahun 2019. Jadi kami ingin menyampaikan bukti kongkrit bahwa kami benar mempunyai data 25 juta itu," kata Pipin di Kantor KPU, Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).

Terkait hal itu, sebelumnya komisioner KPU, Viryan Aziz telah menjelaskan kalau hasil analisis yang diberikan PKS itu berdasarkan tiga elemen data yang mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan tanggal lahir.

Sementara, sesuai permintaan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirdukcapil), empat angka terakhir dari 16 angka NIK pemilih diganti dengan tanda bintang untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.

Untuk itu, dengan empat angka di belakang yang dirahasikan, maka sejumlah NIK memang menjadi sama. Sehingga menurutnya, hasil analisi sekjen kolaisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga yang menduga adanya pemilih ganda sebanyak 25 juta pemilih itu terjadi.

Menanggapi hal itu, Pipin mengatakan kalau dalam menganalisis data pemilih tidak hanya membandingkan berdasarkan pada NIK semata, melainkan juga berdasarkan nama lengkap dan tanggal lahir pemilih.

"Betul asumsi itu bisa jadi benar kalo kami hanya menggunakan NIK dalam mengolah data. Tetapi kami membandingkan data itu antara NIK, nama lengkap pemilih dan tanggal lahir," pungkasnya.

Empat sekjen partai politik pangusung Prabowo - Sandiaga yang turut hadir yakni Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS, Mustafa Kamal dan Sekjen PAN, Edy Suparno.