Suara.com - Partai Demokrat menyatakan tidak akan melapor terkait tudingan pelanggaran curi start kampanye yang dilakukan oleh pendukung Capres-Cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin saat Deklarasi Kampanye Damai di Monumen Nasional (Monas), Minggu (23/9/2018).
Namun begitu, Partai Demokrat telah melayangkan protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara acara kampanye damai.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, Partai Demokrat tidak berharap banyak kasus itu dapat diusut oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karenanya, menurut dia hal itu tidak perlu untuk dilaporkan.
"Tidak perlu dilaporkan. Kami tak berharap dari laporan-laporan apalagi Bawaslu, sangat kami tak berharap," kata Ferdinand saat dihubungi Suara.com, Senin (24/9/2018).
Menurut dia, Partai Demokrat sudah melakukan protes kepada KPU. Protes itu dilayangkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Demokrat kepada KPU melalui pesan WhatsApp atau WA.
Protes via WA, kata dia, hal itu cukup dilakukan oleh Partai Demokrat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kubu pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin telah melakukan kecurangan dalam berkampanye.
"Kami hanya akan mengajukan protes dan supaya publik tahu bahwa kecurangan sudah dimulai sejak awal," kata Ferdinand.
Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih walk out dari cara kampanye damai. Alasannya, ia kecewa lantaran melihat tim relawan Jokowi-Maruf telah mencuri start kampanye terlebih dahulu.
Pasalnya, dalam deklarasi kampanye damai yang digelar KPU di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, tim relawan Jokowi-Maruf telah membawa atribut kampanye.
Sementara itu, tim relawan Prabowo-Sandiaga belum mengenakan atribut apapun. Awalnya, SBY hadir di acara deklarasi dan mengiringi arak-arakan rombongan Prabowo-Sandiaga mengelilingi Monas.
TERPOPULER
