Suara.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai sah-sah saja akan pemutaran film Gerakan 30 September atau G30 S PKI. Sebab, film tersebut setiap tahun juga ditayangkan di televisi nasional.
"Kita melihat ya, nonton itu sah-sah saja, saya saja setiap tahun nonton. Karena dulu namanya TV itu hanya ada TVRI, jadi diputarkan film. Bahkan kepulan asapnya pun kita hafal. Itu dulu, memang bersifat wajib jaman pemerintahan yang otoriter. Kalau kita nggak nonton, waduh resikonya bisa," ujar Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (28/9/2018).
"Tapi kemudian kita lihat ketika reformasi membawa upaya menempatkan demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan kemudian untuk melihat secara jernih, bahwa perlu juga kita ini menonton film, film tentang detik-detik demokrasi, penting juga itu," sambung Hasto.
Hasto menyebut film-film tersebut sangat bagus untuk ditayangkan.
"Itu kan suatu hal yang bagus. Bagaimana nation dan character building itu sangat penting. Karena itulah yang nonton monggo-monggo saja. Untuk kami generasi yang lahir 60an sampai 90an itu sudah sering disajikan yang sifatnya itu disajikan oleh penguasa saat itu," kata dia.
Di kesempatan yang sama Direktur Program TKN Ario Bimo meminta film G30 S/PKI tidak dikaitkan-kaitkan dengan Presiden Jokowi.
Sebab, kata dia, penghentian pemutaran film dilakukan oleh mantan Menteri Penerangan, Yunus Yosfiah yang kini menjadi Tim Sukses pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Penghentian film G30 S/PKI ini adalah merupakan suatu kebijakan yang pada tahun 1998 dihentikan pemutarannya oleh Menteri penerangan dalam hal ini adalah Pak Yunus Yosfiah Brigjen Purnawirawan yang sekarang menjadi penasihat di pak Prabowo, tahun 1998 itu diberhentikan penayangannya oleh pak Yunus yang waktu itu penghentiannya itu langsung dihentikan oleh Menteri Juwono Sudarsono (Menteri Kebudayan)," papar Ario.
Penghentian film tersebut, kata dia, dikarenakan seolah -olah kawasan Halim Perdanakusumah yang pernah menjadi Markas TNI AU merupakan tempat menyeramkan. Adapun penghentian langsung diputuskan Juwono Sudarsono yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca Juga: Tak Pakai Konsultan Asing, Tim Jokowi Singgung Prabowo dan Sandi
Ketika itu, para menteri itu menginginkan, bahwa hal yang menyangkut masalah sejarah, perlu dilakukan peninjauan ulang agar lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
"Jadi jangan dianggap penghentian itu seolah-olah oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, Gus Dur, atau Pak SBY. Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono. Itu penghentiannya itu langsung dihentikan oleh menteri Juwono Sudarsono (Menteri Kebudayaan). Dengan alasan bahwa menteri waktu itu menginginkan di dalam hal yang menyangkut masalah sejarah itu perlu ada hal menyangkut film yang lebih menggambarkan keadaan sebenarnya," tuturnya.
Ia pun mencontohkan penghentian film Serangan Umum 1 Maret yang dianggap menonjolkan peran mantan Presiden Soeharto. Namun dalam film tersebut tidak ditampilkan peran besar Sri Sultan Hamengkubowono IX.
Ia pun menyebut penghentian Film G30 S/PKI menjadi isu politik yang dituduhkan kepada Pemerintahan Jokowi. Ario menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah melarang, namun memperbolehkan penayangan film tersebut.
"Jadi seolah olah disudutkan bahwa pemutaran-pemutaran ini dihentikan oleh pak Jokowi dan dikapitalisasi seolah olah pak Jokowi tidak setuju. Pemutaran film G30 S itu suatu hal yang dikapitalisasi menjadi isu politik dan itu tidak benar pak Jokowi tidak melarang dan membolehkan menonton dan membuat film yang sama supaya kita bisa cerdas untuk memberikan film-film termasuk film serangan umum 1 Maret," tandasnya.
