Kementerian PAN dan RB: Polri Dilibatkan dalam Seleksi CPNS 2018

Suara.com - Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipi (CPNS)  2018 tidak boleh cacat, harus berlangsung transparan dan bersih. Untuk alasan tersebut, negara melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu pengamanan pelaksanaan seleksi CPNS ini, bukan hanya pengamanan fisik tapi juga pengamanan siber, ancaman hacker, dan lain-lain.

“Jika ikut seleksi CPNS, maka bisa menerima hasilnya dengan ikhlas. Kalau dia lulus, Alhamdulillah, kalau tidak lulus, dia akan menerima,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, di Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Negara, dan Polri menandatangani nota kesepahaman terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018.

Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, yang mewakili Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Dwi Wahyu Atmaji, Kepala Biro SDM, Dyah Ismayanti mewakili Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi, Irjen Pol. Deden Juhara, yang disaksikan Menteri PANRB, Mendikbud, Muhadjir Effendy, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Tito Karnavian.

Menurut Syafruddin, ujian seleksi CPNS yang dilakukan untuk mengisi 238.015 kekosongan Oktober ini, harus memberikan kepastian kepada masyarakat yang mengikuti seleksi bahwa yang diupayakan atau dihasilkan betul-betul murni, tidak ada gangguan atau pun rekayasi oleh pihak-pihak lain.

"Kita melibatkan Polri untuk mengamankan, mengawasi, sekaligus membantu pengawasan dalam penyelenggaran seleksi CPNS. Kita belajar dari keberhasilan Polri dalam rekrutmen di lingkungan kepolisian beberapa tahun ini, yang sangat bersih dan tak ada gejolak," kata Syafruddin.

Pengamanan itu bukan hanya dalam bentuk pengamanan fisik pada pelaksanaan, atau dalam proses seleksi dan setelah pelaksanaan, tapi juga secara teknologi. Syafruddin menyampaikan, segala bentuk niat yang negatif dalam pelaksanaan seleksi CPNS ini sebaiknya dihentikan dan tidak sampai dilakukan.

"Ini atas nama negara. Presiden sudah menugaskan kita semua untuk menjadi ujung tombak dalam penerimaan CPNS, demi kepentingan bangsa dan negara, dan masyarakat," kata Syafruddin.

Pada kesempatan itu, Kapolri menyatakan apresiasinya atas dilibatkannya secara resmi  dalam rekrutmen CPNS 2018.

"Ini melibatkan jumlah masyarakat yang besar, sampai lima juta peserta. Tentu ada yang puas, ada yang tak puas. Ini potensi gejolak," kata Tito.

"Biasanya, kami di polisi, kadang menerima residu, menerima ujungnya saja. Dengan terlibat semenjak awal, potensi-potensi ketidakpuasan sudah dapat kita redam sedini mungkin,” ujarnya.