Suara.com - Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun menegaskan, penundaan kenaikan harga BBM premium tidak ada kaitannya dengan kontestasi Pilpres 2019. Ia menilai terlalu naif jika hal itu dikaitkan dengan Pilpres 2019.
"Terlalu naif kalau dikatakan bahwa penundaan kenaikan BBM dikaitkan dengan kontestasi Pilpres. Penundaan itu karena pemerintah melihat bahwa kenaikan dolar AS dan kenaikan harga minyak masih bisa di-manage dengan risiko fiskalnya oleh pemerintah," kata Misbakhun saat dihubungi, Kamis (11/10/2018).
Terkait hal itu, Misbakhun mengatakan, pihaknya tidak khawatir bila pengambilan keputusan itu akan mempengaruhi elektabilitas Jokowi. Pasalnya saat ini, berdasarkan berbagai hasil survei, Jokowi menunjukan posisi semakin kuat sebagai presiden pilihan rakyat.
Kendati demikian, pihaknya perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Sebab, setiap kebijakan yang diambil Jokowi rawan dijadikan bahan gorengan politik oleh rivalnya di Pilpres 2019.
Bahkan ia menilai, kubu rival itu selalu menjadikan semua isu sebagai komoditas bahak kritik kepada pemerintah Jokowi tanpa memperhatikan subtansi dari kritikan itu.
"Mereka miskin konsep dan dangkal dalam membangun narasi program. Akibatnya semua dijadikan bahan kritik dan polemik di ruang publik karena kehilangan narasi besar membangun negara," pungkasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi urung menaikan harga BBM premium sebesar Rp 7000 per liter. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, Jokowi memikirkan rakyat kecil. Sehingga premium batal dinaikkan.
"Atas perintah dan arahan bapak Presiden, premium batal naik, " kata Agung saat dihubungi, Rabu (10/10) malam.
Baca Juga: Hand Sanitizer Lebih Efektif Bunuh Kuman Dibanding Sabun dan Air
