facebook

Siapkan Rp 6 Triliun, Pemerintah Mau Bangun Kota Palu Baru

Reza Gunadha | Dwi Bowo Raharjo
Siapkan Rp 6 Triliun, Pemerintah Mau Bangun Kota Palu Baru
Foto udara rumah-rumah warga yang hancur akibat gempa 7,4 skala Richter di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10). [Antara/Hafidz Mubarak]

"Kalau di Lombok kan dibangun di tempat yang sama. Ini sudah berubah semua (karena ada tsunami)," kata Basuki.

Suara.com - Pemerintah akan membangun Kota Palu Baru, pascatsunami dan gempa berkekuatan 7,4 Skala Richter yang melulunlantakkan daerah di Sulawesi Tengah tersebut, Jumat (28/9/2018).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono menjelaskan, pemerintah tengah merampungkan masterplan proyek tersebut.

Ia menuturkan, hunian warga nantinya tidak akan dibangun di lokasi yang diruntuhkan gempa. Ini dikarenakan wilayah Palu diguncang gempa bumi, tsunami, dan fenomena likuifaksi.

"Kalau di Lombok kan dibangun di tempat yang sama. Ini sudah berubah semua (karena ada tsunami). Kami ingin membangun Palu baru, berarti harus bikin masterplan baru yang mengadopsi semua," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/10/2018).

Baca Juga: PDIP Kritik Rumah DP 0 Rupiah, Belum Rumah untuk Orang Miskin

"Jadi kami harus bangun masterplan baru, yang mengadopsi patahan-patahan yang ada dan historikal gempa yang pernah terjadi di Palu," Basuki menambahkan.

Karena masuk perencanaan kota, Basuki mengatakan koordinasi akan ada di bawah deputi regional Bappenas. Hal ini dikarenakan menyangkut persoalan sertifikat tanah.

"Pekerjaan umum pengembangan wilayah, dan (melibatkan) BMKG, badan geologi, dan para pakar di pusat gempa. Mereka sudah bekerja di lapangan dan ini sudah kembali," katanya.

Sebelum hunian baru untuk warga terselesaikan, pemerintah lebih dulu membangun hunian sementara atau Huntara di Kota Palu. Untuk wilayah yang terdampak gempa dan tsunami di Kabupaten Donggala dan Sigi baru akan dibicarakan.

Basuki menjelaskan, ada 1.200 hunian sementara yang akan dibangun pemerintah. Ini berdasarkan jumlah pengungsi yang ada.

Baca Juga: Advokat Lucas Gembira Mantan Bos Lippo Serahkan Diri ke KPK

"Kami menghitung dari jumlah pengungsi. Satu Huntara kira-kira 10 Kepala Keluarga. (Ada) 10 petak. Dilengkapi MCK, dapur umum dan kebutuhan hidup lainnya," jelas Basuki.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS