GP Ansor Tolak Minta Maaf Membakar Bendera Tauhid

Suara.com - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menolak meminta maaf membakar bendera tauhid yang belakangan diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembakaran itu terjadi saat perayaan Hari Santri Nasional (HSN) 2018 di Garut, Jawa Barat.

Tapi, GP Ansor meminta maaf atas kegaduhan akibat insiden tersebut. Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas menuturkan mewakili seluruh kader meminta maaf kepada seluruh masyarkat jika apa yang dilakukan oknum Banser di Garut, Jawa Barat telah menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan. Kendati begitu, kata Yaqut permintaan maaf tersebut disampaikan atas timbulnya kegaduhan bukan atas pembakaran bendera HTI.

"Kita minta maaf atas kegaduhan itu, bukan karena pembakaran bendera HTI," kata Yaqut saat konferensi pers di Kantor PP GP Anshor, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu, (24/10/2018).

Berkenaan dengan itu, Yaqut menegaskan bahwa insiden pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimat Tauhid, yang dilakukan oknum Banser saat peringatan Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat merupakan bendera milik ormas terlarang HTI. Untuk itu, Yaqut menegaskan menolak untuk meminta maaf kepada HTI.

Meskipun, kata Yaqut apa yang dilakukan oknum Banser dengan melakukan pembakaran bendera HTI telah menyalahi Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang di atur GP Ansor. Seharunya, hal itu diserahkan kepada pihak berwajib bukan dengan malakukan aksi sepihak.

"Minta maaf atas apa? Atas pembakaran bendera HTI, tentu tidak. Bagi kami prinsip kebangsaan kami jelas, bahwa NKRI itu final. Tidak boleh ada lagi negara lain, jadi ketika ada HTI (ingin) merubah bentuk negara menjadi khilafah, tentu kita akan menolaknya," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Banser NU meminta karena telah membakar bendera hitam bertuliskan kalimat 'Tauhid' yang kekinian diklaim GP Ansor sebagai bendera HTI. MUI menilai pambakaran bendera tersebjt telah menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam.

"MUI meminta kepada yang telah melakukan tindakan tersebut untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya secara terbuka kepada umat Islam," kata Sekjen MUI, Anwar Abbas dalam konferensi pers di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Selasa (23/10) kemarin.