Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku kesulitan melakukan upaya pencegahan untuk menghilangkan budaya korupsi yang masih dilakoni sejumlah kepala daerah. Pasalnya, kata Tjahjo, meski sudah ada aturan untuk mencegah, masih saja ada pejabat daerah yang kena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kalau ditanyakan bagaimana cara supaya tidak ada perangkat daerah yang korupsi, yang tidak OTT (Operasi Tangkap Tangan (OTT), ya sulit. Aturannya ada," kata Tjahjo dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla" di Kementerian Sekertaris Negara, Jakarta, Kamis (25/ 10/2018).
Dia juga mengaku akan pasang badan terhadap kepala daerah yang tertangkap KPK karena terlibat korupsi. Diketahui, kemarin malam, KPK meringkus Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra lantaran dianggap melakukan praktik suap terkait jual-beli jabatan.
"Kalau saya dikatakan harus bertanggung jawab, ya saya siap tanggung jawab. Tapi kan trennya menaik," kata dia.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan kepala daerah untuk menghindari area rawan korupsi saat rapat di Istana negara. Namun kata Tjahjo hal tersebut kembali kepada perilaku dan integritas masing-masing kepala daerah .
"Kembali kepada integritas dan aturannya sudah baik. Bapak Presiden (Jokowi) pun mengumpulkan gubernur, bupati wali kota, jam 3 sampai jam 5 rapat di Istana. Area rawan korupsi yang disampaikan, hati-hati, paham," tandasnya.
