Suara.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis menilai Pemerintah DKI Jakarta perlu memperbaiki kebijakan dengan fokus menahan air lebih banyak dalam menangani banjir yang terjadi tiap musim hujan.
Rissalwan melanjutkan cara untuk menahan air yaitu dengan mengkampanyekan sumur resapan pada warga karena dinilai masif dan individual.
"Kesiagaan itu perlu, namun kita perlu memahami karakter banjir terlebih dahulu. Jakarta memiliki 13 aliran sungai dan secara topografi Jakarta sangat landai. Seharusnya konsep kebijakan yang biasanya mengalirkan air lebih banyak itu diganti dengan menahan air lebih banyak," jelas Rissalwan di Jakarta, Kamis (25/10/2018).
"Bukan hanya dengan mengambil sampah yang mengapung di permukaan, melainkan juga melakukan penggalian sungai dan membuang endapan di sungai harus dilakukan masyarakat dan petugas agar lebih antisipasi hadapi banjir," tambahnya.
Pemerintah DKI selama ini dinilai kurang peduli dan tanggap terhadap bencana banjir yang menjadi bencana tahunan. Pemberitahuan yang dilakukan pemerintah dirasa tidak begitu berpengaruh karena info terkait ketinggian air tanpa adanya sikap antisipasi terhadap bencana tersebut.
Rissalwan berharap ke depannya sosialisasi lebih masif tentang info bencana dapat dilakukan lebih awal sebelum bencana terjadi. Salah satu cara paling ampuh yakni melalui media cetak atau radio, atau melakukan gerakan dan mengajak masyarakat secara langsung.
Sebelumnya, DKI Jakarta telah menyiapkan sistem peringatan dini bencana, antara lain alat-alat pemantau cuaca, angin, dan ketinggian air, serta wadah pengaduan atau informasi terkait bencana.
Musim penghujan biasanya mulai Desember hingga Maret, dan biasanya wilayah seperti Kampung Pulo, Jakarta Timur menjadi sasaran empuk bagi hujan karena biasanya air Sungai Ciliwung meluap sehingga terjadi banjir dan membuat masyarakat sekitar terbiasa mengungsi tiap tahunnya. (Antara)
TERPOPULER
