Suara.com - Pihak Polres Poso, Sulawesi Tengah, sudah memeriksa sejumlah saksi terkait pengibaran bendera hitam yang diduga adalah bendera HTI di Kantor DPRD Poso pada Jumat (26/10/2018).
"Apakah ada unsur pidananya, kita masih menunggu hasil pemeriksaan saksi oleh penyidik," ujar Kapolres Poso AKBP Bogiek Sugiarto di Poso, Minggu (28/10/2018)
Bogiek mengatakan, pengibaran bendera hitam diduga bendera HTI itu terjadi di dua tempat yakni DPRD dan Lapangan Sintuwu Maroso.
Ia juga menegaskan, pengibaran itu bukan dengan cara menurunkan bendera Merah Putih, namun saat itu tiang bendera sedang kosong, tidak ada berkibar bendera Merah Putih. Hal ini dikuatkan kebenarannya dengan hasil olah TKP yang saat itu langsung digelar.
"Tidak ada aksi atau gerakan menurunkan bendera merah putih dan menggantikan bendera hitam, dan saat itu juga, tidak hitung jam mereka langsung menurunkan bendera hitam itu," ujarnya seperti dilansir Antara.
Wakil Ketua I DPRD Poso Suharto Kandar yang dihubungi terpisah membenarkan tidak ada aksi penurunan bendera merah putih, namun hanya pengibaran bendera hitam di halaman DPRD Poso dan Lapangan Sintuwu Maroso.
Menurut dia, satu hari sebelum aksi itu, Satpol PP telah menurunkan bendera merah putih karena telah usang dan direncanakan akan diganti dengan yang baru.
"Nah Satpol PP ini lupa memberitahukan kepada kami, akan diganti bendera Merah Putih hingga sampai pada hari aksi pengibaran bendera hitam itu dilakukan," ujar Suharto.
Suharto mengaku bahwa ia yang menerima perwakilan demo itu sekitar 50 orang di dalam ruangan DPRD, namun tidak mengetahui adanya aksi pengibaran bendera hitam dan baru diketahui setelah viral di medsos baik foto maupun video.
Baca Juga: Barcelona Bantai Real Madrid 5-1 di Laga El Clasico
Setelah viral di medsos, Suharto langsung mengkonfirmasi kepada Sekwan dan Satpol PP yang bertugas saat itu. Aksi itu dilakukan sekitar 500 orang yang datang dengan menyampaikan orasi dengan baik, dan di dalam ruangan juga menyalurkan aspirasi yang baik.
Tuntutan mereka salah satunya adalah agar Banser dibubarkan dan meminta DPRD untuk menyampaikan hal itu kepada Kapolri.
"Setelah mereka bubar, saya hanya dengar ada bunyian, dan meninggalkan DPRD, eh setelah saya pulang saya melihat di medsos ada pengibaran bendera itu, tapi hanya di lapangan itu," imbuh Suharto.
