PKB Buka Suara soal Ambang Batas Parlemen: Fleksibel soal Angka, Asal Suara Rakyat Tak Hilang

Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid, angkat bicara mengenai dinamika pembahasan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold/PT) di tengah Revisi UU Pemilu belum dibahas. 

Menanggapi berbagai usulan, termasuk saran dari Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra terkait perhitungan berbasis jumlah komisi di DPR, PKB menyatakan posisi yang fleksibel namun tetap memegang prinsip dasar demokrasi.

Ia menegaskan, bahwa hingga kekinian PKB belum mematok angka pasti untuk besaran PT di masa depan. Fokus utama PKB adalah memastikan bahwa aturan tersebut tidak mengabaikan kedaulatan rakyat.

"Soal PT, itu kita belum mematok harus angkanya berapa. Tetapi pola pikirnya, cara menghitungnya itu begini, bahwa bagaimana PT ini tidak memberangus suara yang sah. Jadi kan kedaulatan rakyat itu kan dihitung dengan suara mereka. Nah, bagaimana mau PT ini tidak sampai kemudian menghilangkan suara yang sudah masuk," ujar Hasanuddin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (5/5/2026). 

Meskipun mengedepankan perlindungan suara pemilih, Hasanuddin mengakui bahwa ambang batas parlemen tetap diperlukan sebagai instrumen penguatan sistem politik dan stabilitas demokrasi di Indonesia.

"Sebagai sebuah pelembagaan politik dan demokrasi, memang PT itu perlu, agar politik kita semakin stabil, kemudian pelembagaan demokrasinya juga semakin bagus," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dinamika demokratisasi harus menuju kemapanan dengan sistem politik yang akuntabel. 

"Menjamin jalannya politik di Indonesia semakin baik, berkualitas, dan juga tidak terjadi tirani mayoritas dan diskriminasi kepada minoritas," imbuh pria yang akrab disapa Cak Udin ini.

Saat ditanya mengenai kemungkinan dukungan PKB jika angka PT dinaikkan di atas 4 persen, Hasanuddin menyebut pihaknya sangat terbuka terhadap diskusi asalkan memiliki landasan argumen yang kuat.

"Ke soal angka, PKB relatif ya, fleksibel aja. Tapi ukurannya yang saya tadi itu. Kan kalau empat, lima, tujuh atau berapapun itu kan harus ada reasoning yang dibangun bersama. Nah, kalau reasoning-nya sama, untuk yang saya sebut tadi, PKB pasti setuju," tuturnya.

Terkait adanya usulan pemberlakuan ambang batas di tingkat DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Sekjen PKB menyarankan agar aturan tersebut diseragamkan dengan hasil di tingkat nasional untuk menjaga stabilitas.

"Ya ambang batas ngikutin yang nasional aja. Jadi lebih stabil, gitu kan? Jadi kalau ambang batas diberlakukan nasional, yang dapat PT nasional mungkin sampai ke bawah gitu... Tapi jangan dipisahkan antara ambang batas nasional dengan daerah. Nah, itu malah rancu nanti," tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa komunikasi antarpartai politik mengenai aturan main pemilu ini terus berjalan dengan baik tanpa ada hambatan berarti.

"Nggak, nggak ada. Sampai selama ini nggak ada deadlock-nya. Kita sih komunikasi aktif ya dengan semua partai. Ya relatively kita bisa saling memahami, kemudian saling apa namanya, berdiskusi lebih lanjut, nggak ada deadlock sampai sekarang," pungkasnya.