Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengakui belakangan jarang melihat Taufik Kurniawan masuk kantor sebelum adanya penetapan status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (30/10/2018), hari ini.
Dia pun menduga alasan tak hadirnya Taufik di gedung DPR RI karena sibuk mengurus proses hukum di KPK saat masih berstatus saksi dalam kasus suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun anggaran 2016.
"Belum-belum. Memang belakangan beliau jarang ke kantor, mungkin karena memenuhi proses hukum ya. Sehingga jarang memang tampak di kantor belakangan ini. Sudah beberapa bulan ini beliau jarang sekali tampak," jelas Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (30/10/2018).
Fahri juga mengaku hingga kini belum bisa langsung berkomunikasi dengan Taufik. Hal itu dibuktikan dengan kurang aktifnya komunikasi Taufik dalam grup komunikasi WhatsApp.
"Tadi saya sudah mancing di grup (Whatsapp) tapi belum ada yang jawab. Memang belakangan ini agak jarang komunikasi," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan sebagai tersangka dalam kasus suap perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun anggaran 2016.
Taufik Kurniawan menerima sebagian uang yang bersumber dari dana APBD anggaran tahun 2016, senilai Rp100 miliar. Terpidana Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad melakukan pendekatan ke kalangan anggota DPR RI, salah satunya Taufik Kurniawan
KPK menduga Muhammad Yahya Fuad menyanggupi memberikan fee 5 persen kepada Taufik Kurniawan. Selain itu Taufik Kurniawan juga dijanjikan menerika fee 7 persen dari rekanan di Kebumen.
"Atas pengembangan penyidikan kasus pengesahan anggaran Kebumen 2016, penyidik menetapkan TK (Taufik Kurniawan) wakil Ketua DPR diduga menerima hadiah atau janji diberikan untuk menggerakan yang bertentangan dengan kewajibannya," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2018).
Baca Juga: KNKT Nyatakan Pencarian Black Box Lion Air JT 610 Masih Nihil
"Diduga TK (Taufik Kurniawan) menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp3,65 miliar," lanjut Basaria.
Atas perbuatannya Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.
