Suara.com - Pengamat dan sejarawan, Asvi Warman Adam mengatakan penyematan jasa gelar pahlawan syarat muatan politik. Di beberapa negara termasuk Indonesia dipastikan ada beberapa kepentingan politik dalam penyematan gelar pahlawan nasional.
Namun, menurutnya, motif politik itu bisa bertujuan untuk mempersatukan bangsa.
"Bisa aja ada kepentingan politik itulah dalan konteks untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bisa juga untuk dalam rangka harmonisasi untuk representasi semua kelompok," kata Asvi dalam diskusi bertajuk "Memaknai Kepahlawanan" yang digelar di gedung Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018).
Asvi pun mencontohkan adanya muatan politik saat pengangkatan 14 pahlawan nasional di pemerintahan Presiden RI pertama Soekarno. Meski begitu, alasan motif politik Soekarno dalam penganugerahan gelar itu untuk menyatukan rakyat Indonesia.
"Konteks dulu bung Karno memberikan gelar, konteksnya agar mempersatukan bangsa dari berbagai kalangan, agar bangsa Indonesia ini menghormati jasa-jasa pahlawan itu. Tampilkanlah beberapa pahlawan itu supaya masyarakat Indonesia bisa meneladani sikap para pahlawan," bebernya.
Asvi menegaskan muatan politik yang dimaksud bukan melulu tentang perebutan kekuasaan. Namun, ia memastikan muatan politik dalam pemberian gelar pahlawan selama ini semata hanya untuk mempersatukan bangsa.
"Memang kita enggak bisa menjudge begitu saja. Tetapi setiap pemberian gelar itu pasti ada kepentingan kepentingan enggak lepas dengan motif seperti itu," tutupnya.
