Suara.com - Kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diketuai Romahurmuziy alias Romy angkat bicara terkait keputusan PPP Muktamar Jakarta yang mendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Keputusan tersebut justru bertentangan dengan keputusan PPP yang lebih dulu mendukung pasangan Capres dan Cawapres Jokowi – Ma’ruf Amin.
Sekretaris Jenderal PPP kubu Romi, Asrul Sani menyebut Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III yang digelar PPP kubu Humphrey Djemat itu ilegal dan hanya untuk mencari perhatian.
"Sama sekali tidak bisa disebut Mukernas, karena mereka tidak punya legal standing untuk bikin kegiatan mengatasnamakan DPP PPP. Tidak satupun sandaran yang bisa mereka pergunakan," kata Asrul kepada wartawan, Jumat (16/11/2018).
Asrul kemudian menilai Mukernas III PPP Muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Humphrey hanya untuk mencai perhatian publikm khususnya media.
Selain itu Asrul menuding pembahasan terkait pilpres yang dimasukan dalam agenda Mukernas tersebut tidak lain juga untuk mencari perhatian dari pasangan capres dan cawapres peserta Pilpres 2019.
"Apa yang kemarin dilakukan sekelompok orang PPP di bawah pimpinan Humphrey Djemat itu tidak ubahnya hanya kumpul-kumpul untuk cari perhatian dari media,” kata dia.
“Dan karena membicarakan soal pilpres juga, maka sekaligus mencari perhatian barangkali nanti ada Timses Jokowi - Ma'ruf Amin atau Prabowo - Sandiaga Uno yang mau mendekat," Asrul menambahkan.
Terkait ini kubu PPP Muktamar Pondok Gede yang dipimpin oleh Romi, kata Asrul, akan segera mengambil tindakan hukum. Ia menyebut kubu Humphrey kerap membuat masalah.
"Mereka sudah berkali-kali bikin ulah dengan memalsukan kop surat, stempel, membohongi publik dengan menyatakan sebagai DPP PPP, maka kesabaran kami sdh habis. Kami akan ambil tindakan hukum secara pidana," pungkasnya.
Baca Juga: Kantongi Rp 58,4 Triliun, Inalum Siap Beli Saham Freeport
