Suara.com - Partai Bulan Bintang menilai, manuver Yusril Ihza Mahendra yang merapat ke Capres nomor urut 1 Jokowi membuat pejabat teras Partai Gerindra kebakaran jenggot alias kelabakan.
Yusril Ihza Mahendra yang merupakan Ketua Umum PBB resmi menjadi kuasa hukum Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin. Beberapa waktu lalu, Yusril juga bertemu empat mata dengan Jokowi.
Padahal, PBB sebelumnya disebut sebagai bagian koalisi partai politik pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra.
"Bang Yusril temui Presiden Jokowi sebagai pengacara. Kenapa Gerindra yang kebakaran jenggot dan makin jago menjadi tukang klaim," kata Wakil Sekjen PBB Bidang Komunikasi dan Opini Publik Solihin Pure kepada Antara, Sabtu (1/12/2018).
Solihin Pure mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Partai Gerindra yang juga anggota Timses Prabowo – Sandiaga, Andre Rosiade yang menyatakan Yusril mendukung Jokowi - Maruf Amin meski kader PBB mendukung paslon nomor 2.
Menurut dia, sangat tidak pantas Andre menggiring opini publik bahwa Yusril dan DPP PBB mendukung Jokowi, sementara kader dan caleg PBB di akar rumput mendukung Prabowo.
"Belum juga PBB tentukan arah dukungan di pilpres, kok Gerindra sudah mulai 'gergaji' PBB dan Yusril. Apa panik ya menyaksikan manuver ketua umum PBB bang Yusril? He-he," katanya.
Menurut Solihin, PBB adalah partai Islam yang sangat demokratis dan Yusril sebagai ketua umum telah ditetapkan sebagai capres dari PBB.
"Jika tidak bisa maju capres, maka kewenangan itu sepenuhnya diserahkan ke Bang Yusril sebagai ketum untuk menentukan arah kebijakan partai, terkait dengan dukungan capres," jelasnya.
Baca Juga: Jaimerson Menepi, Gunawan Siap Kawal Lini Pertahanan Persija
Sebelum mengambilkan keputusan, terlebih dahulu DPP meminta pertimbangan dan masukan dari Majelis Syuro PBB.
Namun, Yusril sebagai ketua umum tetap meminta masukan dari DPW dan DPC PBB se-Indonesia sebagai pertimbangan untuk menentukan arah dukungan PBB di Pilpres.
"Bang Yusril ini bukan tipe ketua yang arogan dan otoriter. Walaupun dia telah diberikan wewenang penuh, tetap meminta saran dan masukan dari pengurus partai. Saran dan masukan itu yang baru akan diputuskan setelah PBB menggelar rakornas pada Januari 2019," papar Solihin.
Nanti setelah diputuskan, maka dirinya yakin kader PBB di akar rumput akan patuh dengan putusan DPP dan Yusril, apakah mendukung Jokowi ataukah Prabowo ataupun sebaliknya tidak mendukung keduanya.
