Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memastikan tidak akan menambah tunjangan kinerja daerah (TKD) kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berani ambil keputusan. Sebab, mengambil keputusan sudah menjadi kewenangan para kepala SKPD.
"Tidak ada, insentifnya bukan TKD. (Mengambil keputusan) memang sudah seharusnya," kata Anies saat ditemui di None Ballroom MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).
Anies mengatakan, ia akan memberikan insentif bagi para kepala SKPD jika mereka berani menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan. Namun, pemberian insentif itu bukan berarti kenaikan TKD.
Anies menjelaskan, insentif yang dimaksud olehnya adalah berupa penilaian. Sehingga, meskipun kepala SKPD berani mengambil keputusan sekalipun tidak akan mempengaruhi besaran TKD yang diterima.
Menurut Anies, para kepala SKPD memang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tanpa menunggu gubernur. Menurutnya, ada tatanan organisasi tersendiri dan tiap SKPD memiliki kewenangan masing-masing dalam menetapkan keputusan.
"Ini bukan 1 atau 2 SKPD dengan 1 atau 2 kasus, tapi kebiasaan. Semuanya (datang) mohon petunjuk. Saya kalau terima memo itu isinya mohon petunjuk," keluh Anies.
Sebelumnya, Anies mengeluh karena mayoritas kepala dinas atau badan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta melimpahkan keputusan kepada gubernur. Padahal, menurut Anies ada beberapa keputusan yang bisa ditangani langsung oleh kepala dinas.
"Saya amati perjalanan satu tahun di Pemprov kebanyakan ingin melimpahkan semua keputusan kepada gubernur, meski wewenang ada pada kepala dinas. Kalau tidak ada keberanian dalam mengambil keputusan maka program-program kita akan terbatas sekali pelaksanaannya," ujar Anies.
Baca Juga: Siswi Ngaku Diperkosa di SMP Barunawati 2 Cemarkan Nama Baik Sekolah
