Suara.com - Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi, mengajak Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka Sebby Sambom datang ke Timika, Kabupaten Mimika, guna melihat para korban penembakan dalam konflik senjata di Nduga.
"Silakan datang ke Timika, bisa didampingi oleh pihak terkait, misalnya, Komnas HAM, atau institusi mana pun, supaya bisa lihat para korban penembakan dari Nduga," kata M Aidi ketika dihubungi Antara, Jumat (7/12/2018).
Pernyataan ini sengaja disampaikan oleh M Aidi ketika menjawab pertanyaan Antara, terkait pernyataan Sebby Sambom bahwa para pekerja jalan dan jembatan Trans Papua di Distrik Yall, Yigi dan Mbua merupakan anggota TNI.
"Kalau memang dia menuding bahwa korban itu anggota TNI, maka saya undang yang bersangkutan datang ke Timika, agar dia bisa membuktikan bahwa pernyataanya itu benar atau salah, silahkan cek," ucapnya.
Dengan datang ke Timika, kata Aidi, Sebby Sambom bisa membuktikan sendiri pernyataannya di sejumlah media massa, sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan.
"Saya undang, saya jamin keamanannya (Sebby Sambom), ini logika pertamanya yah," katanya.
Logika kedua, adalah TNI dituding bahwa yang bangun jalan dan jembatan trans-Papua di Nduga sehingga dibantailah para pekerja sebagaimana diberitakan.
"Jika TNI bangun jalan apakah pantas dibantai? Ini logikanya, pola pikir secara moral. Jika oknum TNI lakukan kejahatan, ada hukum jalurnya. TNI hadir untuk membangun Papua, kesejahteraan rakyat Papua, kok harus dibantai, dibunuh? Ini logika kedua," tuturnya.
Menurut dia, pembangunan jalan dan jembatan trans-Papua itu dibagi dalam sejumlah sektor, di mana pada 2016-2017 itu ada beberapa kontraktor yang bekerja di sejumlah tempat di pedalaman Papua, termasuk di Nduga.
Baca Juga: Adik Vicky Prasetyo Terima 8 Bacokan
"Zeni Kontruksi TNI juga pernah kerja di sana. TNI diberikan sektor yang paling berat, selain itu disitu juga ada perusahaan lainnya yang bekerja seperti Istaka Karya. Salahnya di mana TNI dilibatkan membantu pekerjaan tersebut, apalagi itu perintah presiden, perintah negara," ujarnya.
