Suara.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, menyampaikan komitmennya dalam memperjuangkan nasib kelembagaan BNP2TKI. Ia memastikan bahwa BNP2TKI tidak akan pernah bubar, karena peran utamanya di daerah sangat dibutuhkan.
"Badan baru yang akan dibentuk nanti akan menjadi lebih fokus mengutamakan fungsi koordinasi lintas pihak dan kualitas layanan terhadap para calon PMI dan PMI. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas SDM menghadapi tantangan badan baru," ujarnya..
Nusron juga menyampaikan langkah besar yang harus diperjuangkan BNP2TKI pada 2019. Langkah tersebut adalah memperjuangkan penerbitan Perpres dan peraturan turunan dari UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Saat ini untuk Perpres, posisinya ada di KemenPANRB, dan selanjutnya akan berproses ke Setneg," ujarnya dalam rapat kerja teknis (rakernis) BNP2TKI, yang diselenggarakan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/12/2018).
Langkah besar lainnya yang harus diperjuangkan adalah penerbitan aturan turunan lainnya dari UU No. 18 Tahun 2017, termasuk strategi dan rencana program 2019, dan skenario planning organisasi dan SDM dari BNP2TKI.
"Untuk aturan turunan harus mengakomodir segala tuntutan dan perkembangan, yang juga terkait pengelolaan SDM. Ini harus ada perubahan revolusioner, dimana harus tergambar jelas peta kebutuhan SDM" jelas Nusron Wahid.
Menyongsong Perubahan Lebih Baik pada 2019
Lebih lanjut, Nusron menyampaikan capaian-capaian perolehan BNP2TKI selama kepemimpinannya, antara lain, layanan penempatan yang lebih efisien, dimana proses penempatan PMI program G to G yang semula 448 hari menjadi 84 hari, P to P semula 72 hari menjadi 40 hari, dan penempatan via LTSA dari 25 hari menjadi 14 hari.
Kemudian dari sisi perlindungan dan pemberdayaan PMI yang lebih utuh, diperoleh data bahwa kasus terselesaikan dari 67 persen menjadi 93 persen, penyaluran KUR kepada lebih dari 29 ribu PMI senilai448 miliar, serta peningkatan pendapatan PMI dari 7 persen hingga 40 persen gaji.
Selain itu ada juga terobosan program selama empat tahun terakhir, dimana telah menghadirkan skema baru KUR PMI dengan bunga hanya 7 persen per tahun dan pendirian LTSA di 28 lokasi, yang mana 43 persennya berfungsi lengkap.
Di samping itu, Nusronberpesan kepada seluruh peserta Rakernis agar bersama-sama mengubah diri dan lingkungan, supaya lembaga ini nantinya lebih dipercaya, dihormati dan disegani oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga menyampaikan apresiasi dan selamat kepada BP3TKI Jakarta, yang pada 10 Desember telah memperoleh penghargaan dan penganugerahan WBK dari Kemenpan RB, sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi, menyusul BP3TKI Semarang yang memperoleh di 2017.
"Semoga BP3TKI lainnya bisa meniru" tutupnya.
Rapat kerja teknis BNP2TKI 2018 menghadirkan para eselon I BNP2TKI yang memberikan paparan akhir tahun, dihadiri seluruh jajaran eselon II, III, IV, staf di lingkungan BNP2TKI dan para Kepala BP3TKI se-Indonesia. Acara ini mengusung tema Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2018 serta Rencana dan Target Kinerja 2019.
