Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mendorong agar Gubernur Anies Rasyid Baswedan segera mengajukan perda yang mengatur tipping fee pengelolaan sampah di Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara. Sebab, para investor ITF Sunter membutuhkan kepastian dari keuntungan investasi yang dilakukan.
Tipping fee adalah biaya pengelolaan sampah yang dibayarkan oleh pemerintah kepada investor ITF Sunter. Menurut Taufik, pembangunan ITF sama sekali tidak menggunakan anggaran DKI melainkan dari hasil pinjaman ke Bank Dunia sehingga tipping fee harus segera dirumuskan.
"Harus segera diajukan tipping feenya. Jangan sampai sudah pembangunan lupa tipping fee, di ujung nanti nggak disepakati," kata Taufik di Jakarta, Jumat (21/12/2018).
Besaran tipping fee pun harus sesuai, agar para investor pun mendapatkan timbal balik yang sesuai dengan apa yang telah mereka berikan. Dalam perda nanti, akan dijelaskan berapa besaran tipping fee yang dibayarkan untuk tiap ton sampah yang diolah di ITF.
"Nanti dihitung kebutuhannya. Berapa per ton apakah Rp 500 ribu? Nah itu harus dikeluarkan uang yang ada di DKI. Komitmen bersama antara Fortum dengan Jakpro, berapa tipping fee," ungkap Taufik.
Tak hanya itu, kata dia, listrik sebesar 35 megawatt per jam yang akan dihasilkan dari pengolahan 2.200 ton sampah per hari di ITF juga harus diperhitungkan. Berapa harga listrik yang akan dijual kepada PT PLN (Persero) dan kemana larinya pundi-pundi penjualan itu harus dirumuskan dengan cermat.
"Harga listriknya dijual berapa. Dia investasi di sini kan harus balik. Nah ini kan seharusnya segera diajukan ke depan supaya tak menimbulkan masalah," imbuh Taufik.
Untuk diketahui, pembangunan ITF Sunter menghabiskan dana sebesar Rp 3,6 triliun yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia. ITF memiliki kapasitas mengolah sampah sebanyak 2.200 ton per hari itu akan dibangun oleh PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) dan ditargetkan rampung pada 2021.
Baca Juga: Beda Gaya Jokowi dan Prabowo Cari Suara di Banten
