Suap Proyek Meikarta, Aher Akan Penuhi Pemanggilan KPK Besok

Dwi Bowo Raharjo | Welly Hidayat
Suap Proyek Meikarta, Aher Akan Penuhi Pemanggilan KPK Besok
Mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan. (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)

"Saudara Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jawa Barat menghubungi KPK melalui Call Center 198."

Suara.com - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher menghubungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pembicaraannya, Aher disebut akan hadir untuk memberikan keterangan terkait kasus suap izin proyek Meikarta.

"Pagi ini sekitar pukul 10.00 WIB. Saudara Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jawa Barat menghubungi KPK melalui Call Center 198," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dikonfirmasi, Selasa (8/1/2019).

Menurut Febri, Aher akan memenuhi panggilan penyidik KPK pada Rabu (9/1/2019), besok.

"Saksi menyampaikan kesediaan hadir mengikuti pemeriksaan besok," ujar Febri

Febri menyebut KPK menghargai sikap koperatif Aher sebagai warga negara Indonesia yang rencana memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan.

"Karena pada dasarnya memenuhi panggilan Penyidik sebagai saksi adalah kewajiban hukum," tutup Febri

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut sebelumnya telah mangkir dalam panggilan pertama pada 20 Desember 2019 dan dilakukan pemanggilan ulang kembali pada Senin (7/1/2019) kemarin. Namun Aher lagi-lagi tak hadir, tanpa memberikan keterangan.

Penyidik KPK kini tengah menelisik adanya dugaan aliran dana dalam rencana revisi perubahan peraturan daerah tata ruang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyelidikan ini masih berkaitan dengan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Terakait kasus ini, KPK sedang mendalami apakah adanya keterlibatan para pejabat Kabupaten Bekasi maupun pejabat provinsi Jawa Barat dalam memuluskan proyek Meikarta.

Diketahui, KPK telah menetapkan 9 tersangka terkait kasus suap proyek Meikarta. Mereka adalah Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Adapun pihak swasta yakni Direktur Operasional Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen serta dua konsultan Lippo Group; Taryadi dan Fitra Djaja Purnama.

Dalam kasus ini, Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji dari para petinggi Lippo Group terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS