- Charles Honoris memaparkan skenario pembiayaan BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia oleh pemerintah pada rapat DPR, Rabu (11/2/2026).
- Perhitungan menunjukkan kebutuhan dana tahunan sekitar Rp108,8 triliun untuk mencapai cakupan kesehatan universal (UHC) 100%.
- Charles menyatakan pemerintah mampu membiayai hal ini hanya memerlukan kemauan politik negara, serupa program MBG.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, memaparkan hitungan jika BPJS Kesehatan seluruh masyarakat Indonesia seluruhnya ditanggung oleh pemerintah.
Pemaparan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas dan Dirut BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
"Bapak ibu saya ingin mengajak kita semua untuk membuka diri dan berdiskusi tentang suatu skenario lain, di luar pekerja formal, PNS, TNI dan Polri kepesertaan BPJSnya ditanggung oleh negara. Bisa nggak? Bisa. Mampu nggak? Menurut saya mampu," ujarnya dalam pemaparan.
Ia memberikan perhitungan peserta BPJS saat ini diluar dari beberapa profesi yang sudah terdaftar atau ditanggung negara.
"Saya coba buat hitung hitungannya. jumlah penduduk 280 juta, ada 38 juta pekerja formal, 28 juta PNS/TNI/Polri, 4,5 juta pensiunan PNS/TNI/Polri. sehingga jika dikurangi ada 216,5 juta," paparnya.
Ia memaparkan, dengan penghitungan ini, Indonesia bisa mencapai 100% universal health coverage seperti yang dicita-citakan pemerintah.
"Jika 216,5 juta jiwa tersebut dikali 42.000 rupiah, berarti 9,07 T per bulan, dikali 12 (setahun) berarti 108,8 T per tahun. dengan demikian kita bisa mencapai UHC (Universal Health Coverage) 100% dan keaktifan peserta 100%," ucapnya.
Menurut Charles, hal tersebut hanya membutuhkan political will negara saja, mirip seperti yang dilakukan untuk program MBG.
"Mampu nggak? Mampu. kemarin pak Menkeu sudah bilang bahwa uang kita banyak. Sekarang tinggal membutuhkan political will negara. Hal tersebut sama seperti ketika pemerintah mencangkan program MBG," jelas dia.
Charles juga mencoba membuat penghitungan berdasarkan anggaran MBG saat ini.
"Serapan anggaran MBG di tahun 2025, serapannya 81,6% dari 71 T. andaikan angggaran yang dicanangkan pada 2026 ini sebesar 335 T serapannya misalnya 85% artinya yang tidak terserap 50T. 50T ditambakan 56T yang sudah dianggarkan oleh PBI, ditotal jadi 106T. " tuturnya.
"Tinggal tambah sedikit, 100% warga negara indonesia sudah bisa dijamin kepesertaannya oleh BPJS Kesehatan," pungkasnya.
[ANTARA]
TERPOPULER
