Suara.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY), telah mengembalikan uang hingga total Rp 11 miliar, terkait dugaan kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta.
"KPK telah menerima pengembalian uang dari tersangka NHY (Neneng Hasanah Yasin), Bupati Bekasi, sejumlah total sekitar Rp 11 miliar sampai dengan saat ini," kata Febri, ketika dikonfirmasi, Senin (14/1/2019).
Namun, Febri belum dapat merinci secara detail jumlah pengembalian uang secara bertahap yang dilakukan Neneng. Febri mengaku cuma mendapat laporan pengembalian uang terakhir dari Neneng berjumlah Rp 2.250.000.000 dan SGD 90.000.
"Kami hargai sikap kooperatif (tersangka). Bukti pengembalian ini akan masuk menjadi bagian dari berkas perkara ini," ujar Febri.
Diketahui, KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus suap proyek Meikarta. Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.
Selanjutnya, yang juga sudah dijadikan tersangka adalah Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
Di antara mereka, terdapat empat orang yang saat ini yang sudah menjadi terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Para terdakwa itu adalah Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.
