Fahri: Abu Bakar Baasyir Keras Kepala, Sulit Menerima Kemauan Pemerintah

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Senin, 21 Januari 2019 | 19:10 WIB
Fahri: Abu Bakar Baasyir Keras Kepala, Sulit Menerima Kemauan Pemerintah
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1). [ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya]

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengomentari soal enggannya narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir menandatangani surat yang berisikan setia kepada Pancasila sebagai syarat pembebasannya. Langkah Baasyir, kata Fahri, membuat pusing pemerintah lantaran memiliki tujuan politik di balik pembebasan tidak bersyarakat.

Fahri menilai kalau Abu Bakar Baasyir merupakan pribadi yang keras kepala. Sehingga Baasyir tidak mudah diarahkan oleh pemerintah yang menurutnya telah mengagendakan pembebasan Baasyir untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2019.

"Itu yang begitu-begitu itu yang baliknya kepada pemerintah. Karena itu dugaan saya Abu Bakar Baasyir orang keras kepala kaya begitu ya nggak bakalan gampang juga nerima kemauannya pemerintah," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).

"Sementara pemerintah itu semacam ada agenda mau pake ini menjelang pemilu. saya kira Abu Bakar Baasyir nggak akan mau dipake untuk kepentingan pemilu," sambungnya.

Dengan membebaskan Abu Bakar Baasyir, menurut Fahri pemerintah malah memunculkan keraguan atas sikapnya menangani isu-isu terorisme yang ada.

Fahri kemudian mengaku sepakat dengan ucapan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang pernah menyebut kalau isu-isu terorisme bukan dibuat dari dalam melainkan dikontrol dari luar negeri.

Hal itulah yang menurutnya membuat pemerintah tidak mantap dalam menangani berbagai macam isu-isu terorisme.

"Abu Bakar Baasyir itu seperti dibilang orang-orang dia tidak percaya sama pancasila. Dan dalam hal itu kita menganggap kita berbeda dengan dia gitu. Tetapi presiden ambigu karena ini tadi kan, agendanya dari awal nggak jelas," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir dilakukan pemerintah karena alasan kemanusiaan.

"Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya dia kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan," kata Jokowi seusai meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jumat (18/1/2019)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pengacara: Baasyir Rindu Bercengkrama dengan Keluarga

Pengacara: Baasyir Rindu Bercengkrama dengan Keluarga

News | Senin, 21 Januari 2019 | 19:02 WIB

Fahri: Abu Bakar Ba'asyir Tak Mau Keluar karena Tau Mau Dipolitisasi

Fahri: Abu Bakar Ba'asyir Tak Mau Keluar karena Tau Mau Dipolitisasi

News | Senin, 21 Januari 2019 | 18:40 WIB

Abu Bakar Ba'asyir Tak Bebas Kalau Tak Mau Tandatangani 3 Surat Ini

Abu Bakar Ba'asyir Tak Bebas Kalau Tak Mau Tandatangani 3 Surat Ini

News | Senin, 21 Januari 2019 | 17:55 WIB

Terungkap Alasan Abu Bakar Ba'asyir Enggan Teken Ikrar Kesetiaan NKRI

Terungkap Alasan Abu Bakar Ba'asyir Enggan Teken Ikrar Kesetiaan NKRI

News | Senin, 21 Januari 2019 | 16:25 WIB

Polisi Pantau Pergerakan Sel Tidur Teroris Jelang Abu Bakar Baasyir Bebas

Polisi Pantau Pergerakan Sel Tidur Teroris Jelang Abu Bakar Baasyir Bebas

News | Senin, 21 Januari 2019 | 16:12 WIB

Terkini

Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO

Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO

News | Jum'at, 08 Mei 2026 | 07:07 WIB

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:41 WIB

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:38 WIB

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:33 WIB

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:34 WIB

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:00 WIB

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:50 WIB

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:38 WIB

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:31 WIB

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:20 WIB