Suara.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah penyebab pemerintah urung membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir karena ada tekanan dari Perdana Menteri Australia Scott Morrison. PM Australia tersebut dikabarkan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk berpikir ulang.
Menurut Moeldoko, Indonesia merupakan negara berdaulat dan tidak bisa diintervensi oleh siapapaun termasuk Australia.
"Ngarang saja, apa urusannya?. Kita negara berdaulat kok ditekan-tekan, memangnya siapa Australia?," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Mantan Panglima TNI itu menyebut pengkajian ulang pembebasan Baasyir bukanlah karena tekanan PM Australia.
Menurutnya, rencana pembebasan Baasyir baru pernyataan sepihak dari Penasehat Hukum Jokowi. Sebab kata Moeldoko, pemerintah belum memutuskan terkait rencana bebasnya Baasyir.
"Nggak. Itu kan baru pernyataan sepihak dari Pak Yusril, belum jadi keputusan negara. Jadi banyak yang salah mengartikan seolah-olah itu menjadi keputusan final dari presiden," ucap dia.
Sebelumnya Australian Associated Press, kantor berita Australia , mengungkap penyebab urungnya narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir dibebaskan oleh pemerintah Indonesia meski sebelumnya sudah mendapat persetujuan Presiden Jokowi.
Dalam laporan AAP yang dikutip banyak media internasional, salah satunya The Guardian dengan judul “Bali bombings: Indonesia reviews Abu Bakar Bashir's release after Morrison's request”, Abu Bakar Baasyir urung bebas karena PM AustraliaScott Morrison mendesak Jokowi berpikir ulang.
PM Scott Morrison meminta Jokowi menunjukkan rasa hormat kepada Australia, dengan tidak membebaskan Abu Bakar Baasyir yang merupakan otak alias dalang tragedi bom Bali.
Baca Juga: Besok Ahok Bebas, Jokowi: Terserah Pak Ahok
"Menteri keamanan Indonesia (Menkopolhukam; Wiranto) mengatakan keputusan untuk membebaskan dalang pelaku pengeboman Bali Abu Bakar Bashir sedang ditinjau, itu setelah beberapa jam sebelumnya Scott Morrison mendesak Presiden Jokowi untuk menunjukkan rasa hormat kepada Australia,” tulis APP, Rabu (23/1/2019).
Sebelumnya, narapidana teroris Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan Pemerintah Indonesia dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Bogor atas dasar kemanusiaan. Namun pemerintah Australia dengan tegas tidak menyetujui keputusan Presiden Jokowi tersebut.
