alexametrics

Kerugian Negara Akibat Korupsi Izin Tambang Supian Hadi Lebihi Kasus E-KTP

Reky Kalumata | Welly Hidayat
Kerugian Negara Akibat Korupsi Izin Tambang Supian Hadi Lebihi Kasus E-KTP
Wakil Ketua KPK, Laode M.S saat merilis kasus korupsi Bupati Kotim Supian Hadi (suara.com/Welly H)

Korupsi izin tambang bupati Supian Hadi senilai Rp 5,8 triliun

Suara.com - Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief menyebut kerugian negara yang dilakukan oleh tersangka Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Supian Hadi terkait izin usaha pertambangan (UIP) ternyata melebihi dari kasus yang pernah ditangani KPK seperti korupsi proyek E-KTP dan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Indikasi kerugian keuangan negara yang cukup besar. Setara bila dibandingkan dengan kasus yang ditangani KPK seperti KTP Elektronik Rp 2,3 triliun dan BLBI (Rp 4,58 triliun)," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).

Laode menyebut kerugian negara yang dilakukan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut dalam memuluskan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap tiga perusahaan swasta yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dollar AS yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan hutan.

"Karena jabatannya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP)," ungkap Laode.

Baca Juga: Motor Masuk Jalan Tol, Polisi: Boleh, Asal Ada Jalur Khusus

Selain itu, Supian juga mendapatkan hadiah dari tiga perusahaan yakni PT. Fajar Mentaya Abadi (PT. FMA), PT. Billy Indonesia (PT. BI) dan PT. Aries Iron Maining (PT. AIM) pada periode 2010-2015, mendapatkan barang mewah seperti mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta dan mobil Hummer H3 senilai Rp 1,35 miliar.

"Itu juga ada uang sebesar Rp 500 juta yang diduga diterima melalui pihak lain," tutup Laode

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Supian disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.