Infografis
Suara.com - Berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia diproyeksikan tidak akan masuk dalam penulisan ulang sejarah nasional yang ditulis di Bawah koordinasi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Sejarawan senior Asvi Warman Adam menuturkan, dugaan itu bisa dilihat dari pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon sendiri.
"Saya sangat pesimis. Apalagi karena apa yang dijawab oleh Menteri Kebudayaan bahwa ini bukan buku tentang sejarah HAM tapi secara umum gitu. Seharusnya dia katakan semuanya itu akan ditulis. Walaupun mungkin porsinya itu nanti akan disesuaikan gitu. Tapi dia sudah mengatakan atau membantah," kata Asvi kepada Suara.com dihubungi Selasa (1/7/2025).
Hal lain yang mengecewakan juga, kata Asvi, mengenai pernyataan Fadli Zon mengenai perkosaan massal pada tahun 1998.
Menurut Asvi, kejadian itu sudah seharusnya juga ditulis dalam buku sejarah nasional
"Dia juga menyangkal adanya perkosaan masal tahun '98. Padahal ini sesuatu yang menyakitkan bagi korban, bagi bangsa kita. Bahwa kenapa ini bisa terjadi gitu. Seharusnya itu kan dimuat gitu tapi tidak disangkal seperti sekarang," kritiknya.
Sejarah nasional yang tengah disusun saat ini disebut juga akan membuat generasi muda mendapatkan informasi yang keliru terhadap sejarah.
Padahal, Asvi menekankan kalau generasi muda juga berhak mengenai masa lalu Indonesia sesuai fakta.
"Hal-hal yang terjadi pada masa lalu mestinya diketahui oleh generasi muda. Misalnya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965, yang terjadi pada tahun 1968 itu kan harus diketahui oleh generasi muda gitu. Supaya itu tidak terulang lagi," tegasnya.
Baca Juga: Kritik Proyek Menbud Tulis Ulang Sejarah, Asvi Warman Adam: Terlalu Membesar-besarkan Jasa Soeharto
Dihubungi terpisah, sejarawan Asep Kambali juga menegaskan, bila generasi muda hanya disodori sejarah versi tunggal, maka mereka akan tumbuh tanpa kemampuan berpikir kritis dan kehilangan kepekaan terhadap keberagaman narasi masa lalu.
Dia menekankan bahwa sejarah bukan untuk dipuja-puji, melainkan untuk dipahami, dipelajari, dan dijadikan cermin untuk masa depan.
"Tanpa pendekatan akademik yang jujur dan terbuka, sejarah bisa berubah menjadi dogma. Ini membahayakan karena sejarah seharusnya menjadi benteng kesadaran, bukan tembok penjara ingatan," ucapnya.
Alih-alih membuat citra negara jadi baik, menurut Asep, menutup sejarah kelam hanya akan membuat bangsa yang tercerabut dari sejarah akan kehilangan arah.
Tak hanya itu, bahkan mudah dimanipulasi atau dikendalikan oleh kekuatan bangsa lain demi membentuk ulang identitas nasional sesuai kepentingannya.
"Untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Jangan sampai Indonesia hancur, karena tidak merawat ingatan sejarah bangsa kita," katanya.
