Suara.com - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno disinggung soal tantangan Jokowi agar dirinya melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya kebocoran Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN). Menanggapi hal itu seharusnya kebocoran itu menjadi bahan introspeksi pemerintah.
Sandiaga menjelaskan bahwa KPK sudah sedianya menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi bahkan KPK siap melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) setiap hari, namun dana yang dimilikinya tentu terbatas. Terlebih KPK seringkali mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat sedang menjalani tugas.
"KPK bilang kalau OTT setiap hari bisa, tapi mereka ada keterbatasan dana, KPK diserang sudah sangat berani penegak hukum diserang," kata Sandiaga di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (8/2/2019).
Dengan upaya KPK yang berjuang menyelamatkan negara dari tangan-tangan koruptor tersebut ternyata dinilai Sandiaga belum juga mampu memberikan efek jera kepada para koruptor.
Apa yang diucapkan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait adanya kebocoran dalam APBN hingga Rp 500 triliun disebut Sandiaga sudah berlangsung sejak 2014 silam. Dari data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilihatnya, jumlah korupsi dari satu tangan koruptor bisa mencapi Rp 3 - 5 triliun.
"Menurut kita belum sebagian, karena kata KPK, kalau mau OTT setiap hari juga bisa. Bayangkan kalau tiap hari Rp 1 triliun, bisa Rp 365 triliun," ujarnya.
"Jadi buat kita ini jangan digunakan sebagai ajang saling serang, tapi introspeksi, bahwa anggaran kita belum digunakan untuk kesejahteraan rakyat," sambungnya.
Oleh karena itu Sandiaga mengatakan kalau seharusnya perilaku-perilaku para tangan-tangan kotor itulah yang seharusnya ditindak. Sebab itu, sebagai cawapres, dirinya beserta Prabowo mendoronga adanya pemerintahan yang tegas sehingga dapat menghilangkan budaya korupsi yang menggegoroti uang rakyat.
"Kalau pemerintahan tegas dan kepemimpinan kuat dan pemerintahan bersih kebocoran itu bisa kita kurangi dan kita bisa gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.
Baca Juga: Maruf Amin Usul Tunjuk Menteri Pendidikan Pesantren, Minta APBN Rp 20 T
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk lapor KPK jika memiliki bukti 25 persen anggaran negara bocor. Jokowi menyebut jika benar anggaran negara bocor, 25 persen merupakan angka yang besar.
"Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal...," kata Jokowi setelah menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/1019).
