Walhi: Prabowo dan Jokowi Belum Sentuh Penyelesaian Konflik Agraria

Pebriansyah Ariefana
Walhi: Prabowo dan Jokowi Belum Sentuh Penyelesaian Konflik Agraria
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berpelukan dan bersalaman usai mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Ada ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, dan pengentasan kemiskinan.

Suara.com - Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dan Jokowi - Maruf Amin dinilai belum sasar masalah dalam penyelesaian konflik agraria. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi meminta Prabowo - Sandiaga dan Jokowi - Maruf Amin serius dalam mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, dan pengentasan kemiskinan.

Walhi menuturkan reformasi agraria yang didorong adalah tidak sekadar bagi-bagi tanah tetapi lebih kepada menyelesaikan tiga persoalan krusial, yakni ketimpangan penguasaan lahan antara korporasi dan masyarakat, persoalan konflik agraria dan pengentasan kemiskinan.

"Dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden ini belum menyasar secara utuh terkait penyelesaian konflik agraria maupun reforma agraria dalam visi dan misi mereka," kata Manager Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono dalam konferensi pers di Kantor Eksekutif Nasional Walhi di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

"Saya kira reforma agraria belum mencapai sasaran, baru sampai tahap bagi-bagi sertifikat tapi belum menyelesaikan persoalan krusial, yakni ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, dan pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Menurut dia, reforma agraria juga harus menyelesaikan persoalan kemiskinan karena itu adalah dua hal yang beririsan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Manajer Kampanye Walhi Sulawesi Tengah Stevandi menuturkan kondisi yang ada saat ini adalah saat negara menegakkan reforma agraria, di lain sisi ada korporasi yang merampas tanah.

"Reforma agraria bukan sekadar bagi-bagi tanah tapi paling penting adalah reforma agraria harus menempatkan kedaulatan petani atas tanahnya," tuturnya.

Stevandi mengatakan penataan kembali kepemilikan atau penguasaan agraria berlandaskan pada kepentingan kaum tani dan kaum kelas kecil lainnya harus menjadi prioritas. Menurut dia, pemerintah perlu membatasi penerbitan izin, mencabut konsesi-konsesi korporat yang bermasalah dan berhenti memberikan insentif kepada korporasi sawit, serta menghentikan proses-proses kriminalisasi yang terjadi kepada pejuang lingkungan hidup.

Dia mengatakan sebaik apapun program yang disusun dan selengkap apapun program yang dibangun, tanpa mengenali dan menyentuh akar persoalan pokok problem agraria di Indonesia, maka hanya akan menjadi keniscayaan yang tidak pernah terwujud di negeri ini.

"Mestinya negara perlu melihat problem agraria di negeri ini tidak dalam kerangka modal, melainkan dalam hal yang paling fundamental, yaitu kedaulatan petani. Ini adalah jawaban atas segala kebimbangan selama ini," ujarnya. Ia menegaskan tentang pentingnya pasangan capres mengatasi persoalan tersebut.

"Ini merupakan pekerjaan serius yang harus dijawab oleh para calon presiden dan wakil presiden. Pertanyaannya adalah apakah mereka berani mengimplemtasikan program-program yang lebih progresif dan berpihak pada kaum tani?" tuturnya. (Antara)

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS