CEO Watchdoc Kritik Kelas Menengah Boikot Perusahaan karena Urusan Capres

Reza Gunadha, Chyntia Sami Bhayangkara

Jum'at, 15 Februari 2019 | 20:48 WIB
CEO Watchdoc Kritik Kelas Menengah Boikot Perusahaan karena Urusan Capres
CEO WatchdoC Documentary Maker, Dandhy Dwi Laksono (dokumen WatchdoC)

Suara.com - Dandhy Laksono, CEO Watchdoc—rumah produksi audio visual—menyindir kaum kelas menengah di Indonesia, yang seenaknya dalam memboikot sebuah perusahaan.

Bahkan, alasan boikot itu sangatlah sederhana, hanya persoalan berbeda pilihan capres dan cawapres.

Melalui unggahan di akun Instagram miliknya @dandhy_laksono, Dandhy menyoroti masalah boikot yang menimpa BukaLapak, lantaran bosnya—Achmad Zaky—menyebut ’presiden baru’.

“Kelas menengah NKRI memboikot Sari Roti, Traveloka, atau BukaLapak karena urusan copras-capres. Top!” kata Dandhy melalui akun Instagram miliknya saat dikutip Suara.com, Jumat (15/2/2019).

Dalam unggahannya, Dandhy juga membandingkan perilaku kaum menengah Indonesia dengan kaum menengah di negara lain.

Bila di negara lain, biasanya alasan kaum menengah melakukan boikot suatu produk atau perusahaan didasarkan atas masalah yang memiliki tingkat urgensi tersendiri.

“Kelas menengah negara lain memboikot sebuah produk/perusahaan karena: 1. Merusak lingkungan; 2. Melanggar HAM; 3. Eksploitasi buruh; 4. Unfair trade; 5. Isu animal welfare,” ungkap Dandhy.

Unggahan Dandhy ini mengundang banyak respons dari warganet. Sedikitnya ada 690 orang yang menyukai dan beberapa orang juga turut memberikan komentar.

“Kelas menengah emang ngehek om hahaha,” kata warganet @zamzami.airlinus.

baca juga

“Wkwkwk orang-orang negara lain sudah mikir gimana caranya salat di bulan atau mars, di sini masih mikir gimana caranya salat di kubu netral,” ujar warganet @andhaniawan.

“Begitulah Indonesia Raya ini, Ferguso…” ungkap warganet @helgainnekeworotitjan.

Untuk diketahui, Rabu (13/2/2019), CEO BukaLapak Achmad Zaky menulis soal anggaran riset dan pengembangan (litbang) di Twitter. Ia membandingkan anggaran litbang Indonesia yang kalah jauh dari negara lain seperti Malaysia, Singapura Amerika Serikat, Cina, dan Jepang

"Mudah2an presiden baru bisa naikin (anggaran litbang)," Achmad menutup cuitannya itu.

Belakangan cuitan kontroversial itu dihapus oleh Achmad. Meski demikian, tweet itu sudah difoto dan disebar di media-media sosial. Bahkan, pada Kamis malam, tagar #uninstallbukalapak ramai diserukan di Twitter.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jubir Prabowo Kritik Pendukung Jokowi yang Bikin Tagar #UninstallBukaLapak

Jubir Prabowo Kritik Pendukung Jokowi yang Bikin Tagar #UninstallBukaLapak

News | Jum'at, 15 Februari 2019 | 20:14 WIB

Istana: Jokowi Tak Permasalahkan Cuitan Bos BukaLapak soal Presiden Baru

Istana: Jokowi Tak Permasalahkan Cuitan Bos BukaLapak soal Presiden Baru

Tekno | Jum'at, 15 Februari 2019 | 19:52 WIB

TKN Jokowi Minta Pendukung Tak Lagi Persoalkan Cuitan Bos BukaLapak

TKN Jokowi Minta Pendukung Tak Lagi Persoalkan Cuitan Bos BukaLapak

News | Jum'at, 15 Februari 2019 | 15:19 WIB

Bos Bukalapak Minta Maaf Sampai Dua Kali

Bos Bukalapak Minta Maaf Sampai Dua Kali

Tekno | Jum'at, 15 Februari 2019 | 13:29 WIB

Terungkap! Penyebab #UninstallBukalapak Jadi Trending Topic

Terungkap! Penyebab #UninstallBukalapak Jadi Trending Topic

Tekno | Jum'at, 15 Februari 2019 | 10:55 WIB

Terkini

Calon Komisaris-Direksi BRK Syariah Ditetapkan, Plt Gubri: Tunggu Hasil OJK

Calon Komisaris-Direksi BRK Syariah Ditetapkan, Plt Gubri: Tunggu Hasil OJK

Riau | Selasa, 29 September 2026 | 09:08 WIB

Sinyal 5G Makin Diperluas, Pemerintah Kini Kejar Kualitas dan Harga Murah

Sinyal 5G Makin Diperluas, Pemerintah Kini Kejar Kualitas dan Harga Murah

Tekno | Selasa, 29 September 2026 | 09:02 WIB

Kementerian PU Operasikan Tiga Pompa Atasi Kekeringan Sawah di Bekasi

Kementerian PU Operasikan Tiga Pompa Atasi Kekeringan Sawah di Bekasi

Bekaci | Selasa, 29 September 2026 | 08:59 WIB

Didampingi Istri, Oknum 'Abah' Mantan Pimpinan Ponpes Jalani Pemeriksaan Kasus Pelecehan Seksual

Didampingi Istri, Oknum 'Abah' Mantan Pimpinan Ponpes Jalani Pemeriksaan Kasus Pelecehan Seksual

Bali | Selasa, 29 September 2026 | 08:51 WIB

Bukan Lagi Rebut Infrastruktur, Ini Tantangan Kedaulatan Digital Indonesia

Bukan Lagi Rebut Infrastruktur, Ini Tantangan Kedaulatan Digital Indonesia

Tekno | Selasa, 29 September 2026 | 08:50 WIB

14 Kode Redeem FF 29 September 2026, Segera Klaim Reward Gratis dari Garena

14 Kode Redeem FF 29 September 2026, Segera Klaim Reward Gratis dari Garena

Tekno | Selasa, 29 September 2026 | 08:48 WIB

Daftar Saham Ambruk Usai Batas Bawah Rp50 Dihapus, Aksi Jual Massal Bikin Heboh

Daftar Saham Ambruk Usai Batas Bawah Rp50 Dihapus, Aksi Jual Massal Bikin Heboh

Bisnis | Selasa, 29 September 2026 | 08:45 WIB

Fenomena Split Bill Gen Z: Mengurai Relasi Kuasa Patriarki di Meja Makan

Fenomena Split Bill Gen Z: Mengurai Relasi Kuasa Patriarki di Meja Makan

Your Say | Selasa, 29 September 2026 | 08:45 WIB

Peras Perangkat Desa Jutaan Rupiah Pakai Dalih Hapus Berita, Kedok 2 Wartawan Bodong Terbongkar

Peras Perangkat Desa Jutaan Rupiah Pakai Dalih Hapus Berita, Kedok 2 Wartawan Bodong Terbongkar

Lampung | Selasa, 29 September 2026 | 08:44 WIB

Kanwil BPN Jatim Digeledah KPK, ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan

Kanwil BPN Jatim Digeledah KPK, ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan

News | Selasa, 29 September 2026 | 08:33 WIB

×