REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyarankan pihak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengirimkan tim untuk menemui Menteri ESDM Sudirman Said. Hidayat menilai kedua belah pihak lebih baik untuk bertemu dan membuktikan kebenaran soal pertemuan rahasia Presiden Jokowi dengan bos Freeport McMoran Inc, James R. Moffet pada 2015 silam.
Sebelumnya Sudirman sempat membeberkan pertemuan rahasia Jokowi dengan James R. Moffet sebagai pangkal surat perpanjangan kerjasama antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang keluar pada 2015 silam. Namun, Jokowi menjawab kalau pertemuan itu tidak pernah dirahasiakan.
"Menurut saya pihak pak Jokowi bikin klarifikasi atau kirim aja tim untuk berdebat dengan pak Sudirman Said untuk kemudian membuktikan validitas dari informasi yang beliau sampaikan," kata Hidayat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (21/2/2019).
Hidayat melihat kalau isu-isu seperti pertemuan rahasia Jokowi dengan bos Freeport hanya bertebaran di lingkungan publik tanpa ada kejelasan. Sama seperti halnya soal lahan Hak Guna Usaha (HGU) Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat.
Hidayat mengatakan kalau dari pihak Jokowi pun juga ada yang memiliki lahan HGU dan lebih luas. Namun, tidak ada yang kemudian bisa membongkarnya.
"Seperti kemarin WALHI kan menantang pak Jokowi untuk membuka dan membongsr lahan yang dikuasai oleh orang-orang yang sekarang menjadi timses atau tim pemenangan nasionalnya Pak Jokowi," ujarnya.
"Ternyata yang dimiliki pak Erick Thohir jauh lebih banyak daripada yang dikuasakan Pak Prabowo," sambungnya.
Hidayat tidak ingin kemudian isu-isu semacam itu hanya bergulir tanpa ada kejelasan. Menurutnya sebuah klarifikasi penting untuk dilakukan bagi seluruh pihak.
"Masalah publik sebaiknya semua pihak terkait memberikan klarifikasi di tingkat publik, untuk kemudian diuji oleh publik, mana yang lebih valid," katanya.
"Rekan-rekan media memiliki peran untuk menghadirkan semua informasi itu secara berimbang. Biarlah rakyat menilai," pungkasnya.
TERPOPULER