Menpan-RB: Era Digital Harus Sentuh Layanan dan Kepuasan Publik

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Menpan-RB: Era Digital Harus Sentuh Layanan dan Kepuasan Publik
Menteri PANRB Syafruddin di Balai Sidang UI Depok. (Dokumen: KemenPANRB)

Konsep the new public service di Indonesia lebih berorientasi pada kepercayaan publik.

Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin  mengatakan, tumbuhnya era demokratisasi, era digitalisasi dan virtualisasi, mengharuskan para pemberi layanan melakukan perubahan. Menurutnya, era digital harus menyentuh layanan dan kepuasan publik.

“Konsep pelayanan bukan pertemuan fisik, namun yang langsung menyentuh harapan dan kepuasan publik,” ujarnya, dalam peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (6/3/2019).

Ia mengatakan, perbelanjaan terbesar dunia bernama amazon.com, tidak punya bangunan mal. Begitu juga dengan perusahaan taksi terbesar di dunia bernama Uber, yang tidak punya mobil sendiri, namun begitu, toko digital di dunia maya yang menjangkau manusia di kawasan tak terbatas. 

Oleh sebab itu, konsep the new public service di Indonesia lebih berorientasi pada kepercayaan publik, menjembatani harapan rakyat, membuka partisipasi sosial dalam pemerintahan, menyegarkan lagi birokrasi publik, serta membangkitkan legitimasi bagi pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, konsep the new public service di Indonesia harus semakin berkembang melalui open government.

Ia menjelaskan, adanya anggapan bahwa pelayanan pemerintah berbelit, lambat, mahal, tidak pasti dan melelahkan, harus dikikis habis. Kualitas pelayanan publik harus diubah ke dalam tata cara yang enterpreunership, berorientasi hasil, menjawab kebutuhan mendasar, cepat, mudah, murah, dan memberi kepuasan pada rakyat. 

Generasi pertama pelayanan terpadu di Indonesia bernama Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), kemudain generasi kedua bernama  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan generasi ketiga adalah MPP, yang dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam datu tempat.

“Kehadiran MPP dapat memayungi PTSP, tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP,” jelasnya.

Mantan Wakapolri tersebut menegaskan, pembangunan MPP juga sejalan dengan dibangunnya Online Single Submission (OSS), sehingga dapat mengintegrasikan pasar besar dalam satu kesatuan investasi nasional. Ia berharap, MPP Kota Pekanbaru dapat menopang kemudahan berusaha dan pelayanan publik, termasuk sektor ekonomi.

Lebih lanjut ia mengajak seluruh stakeholder untuk ikut melanggengkan MPP, serta mengubah budaya kerja yang melayani, menampilkan wajah birokrasi yang mengadopsi the new public service, sehingga benar-benar merepresentasikan MPP sebagai jawaban terhadap harapan publik tentang kemudahan perizinan dan berusaha.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS