Tekan Angka Golput, Koalisi LSM Bikin Posko Lapor Hak Pilih

Suara.com - Jelang Pemilu 2019, wacana untuk tidak memilih alias golput ramai berkembang di media sosial.

Adanya Posko Lapor Hak Pilih kini diharapkan dapat membantu para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 17 April 2019, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan angka golput.

Posko Lapor Hak Pilih sendiri didirikan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat di antaranya Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Kode Inisiatif, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Gerakan Mata Rakyat.

Hingga kini posko tersebut sudah dibuja di 14 Provinsi dan akan terus bertambah menjelang hari H pemilu.

"Ada 14 provinsi dengan 7 di antaranya sudah kabupaten atau kota. Poskonya sisanya yang 20 sedang dibuka posko, 34 per minggu ini sebelum 17 (April) kami sudah menerima laporan laporan ini," ujar Sekjen KIPP Kaka Sumita di CFD Sudirman - Thamrin, Minggu (10/3/2019).

Kaka mengatakan, kehadiran Posko Lapor Hak Pilih diprioritaskan untuk membantu mereka yang pindah tempat pemilihan dan butuh kelengkapan administrasi. Posko ini menargetkan sekitar 7-10 persen dari angka pemilih yang pindah tempat pemilihan.

“Problemnya angka ini bervariasi dengan beberapa problem, problem yang sudah tercatat DPT tapi pengen pindah milih. Problem yang tidak tecatat di DPT, dan problem yang ada di DPT tapi nggak punya KTP-el. Dari tiga problem itu yang paling memungkinkan adalah angka pinda memilih. Angka pindah memilih angkanya sekitar 10-15 persen, kalau kami bisa membantu sekitar 7-10 persen itu targetnya kami,” tutur Kaka.

Ia pun berharap semakin banyak masyarakat yang peduli akan hak pilihnya dalam Pemilu 2019. Dengan kepedulian itu, angka partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihannya diharapkan semakin tinggi.

"Pertama ini membangun awareness, mengingatkan tingkat hak pilih. Kita ada space 20 persen antara orang yang ingin memilih dengan yang actual memilih, sehingga dari 20 persen ini turun, kalau turun 10 persen saja kita punya angka 70-80 persen pemilih," ujarnya.