Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 512 ribu tenaga kerja bersertifikat di tahun 2019. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat menyerahkan 16.000 sertifikat elektronik kepada tenaga terampil dan tenaga ahli konstruksi.
"512 ribu (tenaga kerja bersertifikat) yang akan kita kejar tahun ini. Tahun depan, 750 ribuan," ujar Jokowi Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).
Jokowi menuturkan, sertifikat keahlian sangat dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini. Kepala Negara kemudian mencontohkan di Jerman, sertifikat keahlian lebih dihargai dibandingkan ijazah dalam melamar pekerjaan.
"Di negara lain kayak Jerman sertifikat keahlian lebih dihargai dibanding ijazah. Yang diperlukan keterampilan," ucap Jokowi.
Ia menenerangkan, para tenaga kerja yang telah bersertifikat sangat dibutuhkan dalam hal pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian berharap program sertifikasi terus dilakukan agar dapat mencetak SDM yang memiliki keahlian.
"Dengan begitu banyaknya pekerjaan infrastruktur yang sudah dan akan kita kerjakan maka kehadiran saudara sangat dibutuhkan. SDM konstruksi sangat dibutuhkan termasuk dalam pembangunan beranda terdepan Indonesia," kata Jokowi.
"Artinya kemajuan ada di tangan saudara semuanya. Saya minta program sertifikasi diperbanyak pesertanya. Dan kita harus makin banyak SDM yang ahli," Jokowi menambahkan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut hingga 2018 jumlah tenaga kerja yang bersertifikat sebanyak 616 ribu orang dari total tenaga kerja konstruksi 8,3 juta orang atau baru 7,4 persen.
Baca Juga: Menteri PPN Bappenas Minta E-Commerce Serap 50 Persen Pelaku UMKM
Karena itu kata Basuki, pihaknya menargetkan sebanyak 512 ribu tenaga kerja akan bersertifikat. Target tersebut kata dia, 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahun 2015-2018 yakni sebanyak 50 ribu orang setiap tahunnya.
"Dari taun 2015-2018 sebanyak 50 ribu orang setiap tahun sebagai hasil kolaborasi pemerintah pusat dan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)," ucap Basuki.
Basuki menerangkan, Kementerian PUPR memberikan sertifikasi terhadap warga binaan di dalam lapas yang telah memenuhi syarat. Kata dia, dari 3.267 warga binaan, sebanyak 1000 warga binaan di 53 lembaga pemasyarakatan tengah diproses sertifikasinya.
"Saat ini pemerintah sudah sertifikasi elektronik melalui lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional (LPJKN). Jadi sertifikat yang mereka sekarang bawa ini nanti akaan disimpan dirumah karena semua sertifikasi sudah ada di handphone. Itu yang kami namakan elektronik sertifikasi," kata dia.
