Infografis
Suara.com - Pembebasan Siti Aisyah, terdakwa pembunuhan Kim Jong Nam, kakak pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, disebut sebagai hasil operasi senyap Presiden Joko Widodo.
'Klaim' itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 11 Maret 2019.
Menurut Yasonna saat itu, pembebasan Siti Aisyah berkat perintah Presiden Jokowi agar kabinetnya menjalin komunikasi dengan Malaysia.
Ia mengungkapkan, koordinasi kedua negara sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Najib Razak hingga Mahathir Mohammad.
Namun, lobi dari pemerintah Indonesia tersebut dibantah oleh PM Malaysia Mahathir Mohamad dala, pernyataannya kepada The Star.
Dia mengaku tak mengetahui adanya lobi dari Indonesia untuk pembebasan terdakwa pembunuhan Kim Jong Nam. Bahkan, Mahathir bilang itu murni urusan hukum.
"Saya tidak memiliki informasi (tentang hal itu). Ini adalah keputusan yang dibuat pengadilan. Dia diadili lalu dipulangkan. Jadi, itu adalah proses yang sesuai hukum," ujr Mahathir dalam pernyataannya Selasa (12/3/2019).
Nah, pernyataan Mahathir menjadi pintu bagi politikus-politikus untuk mempertanyakan lobi yang dimaksud pemerintah Jokowi. Mereka berkicau menyindir.
Seperti dirangkum SUARA.com, Rabu (13/3/2019), berikut 5 politikus yang menyindir klaim Jokowi atas pembebasan Siti Aisyah tersebut:
1. Dahnil Anzar, Koordinator Jubir BPN Prabowo - Sandi
Melalui akun Twitter @DahnilAnzar, Dahnil menyampaikan permohonaan maaf mengenai sikap pemerintah Jokowi yang telah melakukan klaim. Dahnil pun menghormati keputusan pengadilan yang telah menyatakan Siti Aisyah bebas.
“Tun Dr @chedetofficial maaf kan pemerintah kami yg klaim melakukan lobi terhadap pemerintah Malaysia terkait Siti Aisyah. Kami menghormati keputusan pengadilan yg menyatakan tidak ada bukti SA terlibat pembunuhan,” kata Dahnil, Rabu (13/3/2019).
Dahnil pun menyebut kebohongan yang telah dilakukan oleh pemerintah Jokowi telah membuat wibawa bangsa Indonesia dipermalukan. Dahnil memastikan kebohongan yang dibuat oleh Jokowi tidak merepresentasikan rakyat Indonesia.
“Ketika wibawa bangsa dipermalukan oleh laku politik klaim dan kebohongan. Mohon maaf Tun Dr @chedetofficial prilaku klaim dan kebohongan mereka, sama sekali tdk merepresentasikan rakyat Indonesia,” ungkap Dahnil.
2. Fadli Zon, Wakil Ketua DPR
