Suara.com - Perwakilan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menemui Kepala Staf Presiden Moeldoko di Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2019). Mereka adalah keluarga dari 13 aktivis 1998 yang hingga kini masih dinyatakan hilang.
Salah satu perwakilan IKOHI, Mugiyanto mengatakan kedatangannya bersama keluarga korban untuk meminta pemerintah segera memastikan status saudara dan anak mereka yang hilang karena diduga diculik itu.
Menurut Mugiyanto, status keberadaan 13 aktivis hilang itu sangat diperlukan untuk memastikan apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal. Permintaan tersebut bertepatan 21 tahun peristiwa penculikan para aktivis.
"Apalagi kasus ini juga sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan DPR," ujar Mugiyanto.
Tak hanya itu, IKOHI berharap pemerintah segera menerbitkan dokumen resmi terkait status kependudukan korban yang masih hilang. IKOHI juga mengharapkan ada kompensansi atau bantuan untuk mendapat beasiswa pendidikan, kesehatan, dan bantuan biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.
Selanjutnya kata Mugiyanto, pihaknya meminta pemerintah mempercepat ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.
"Tinggal satu konvensi ini yang belum diratifikasi. Kami yakin Pak Jokowi mampu," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Moeldoko mengaku sangat memahami isi hati keluarga yang kehilangan. Ia pun mengapresiasi langkah keluarga korban yang terus memperjuangkan keberadaan nasib anggota keluarganya.
"Pengungkapan ini penting agar generasi sekarang tahu sejarah kelam yang pernah menimpa republik ini," kata Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu berjanji akan menyampaikan tuntutan keluarga korban kepada Presiden Joko Widodo.
"Pasti nanti akan saya sampaikan kepada beliau," kata Moeldoko.
